Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta ini pun menegaskan komitmennya untuk mendorong agar kesejahteraan para guru honorer di DKI bisa semakin meningkat.
dia menyarankan kepada Disdik agar lebih waspada untuk mengeluarkan kebijakan, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti guru honorer.
Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi DKI Jakarta akan membuka pendaftaran tenaga pendidik melalui jalur Kontrak Kerja Individu (KKI) untuk 1.700 guru.
Padahal, ada empat kriteria guru honorer yang berhak memperoleh gaji dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Yakni, bukan aparatur sipil negara (ASN), terdata di dalam Dapodik, memiliki NUPTK, dan tidak menerima tunjangan guru.
Dalam kesempatan itu, Heru Budi Hartono menegaskan, bahwa 4.000 guru honorer yang terkena kebijakan cleansing di Jakarta akan direkomendasikan untuk mendapatkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, punya beragam cara dalam memerhatikan nasib para guru honorer dalam mendapatkan haknya dengan baik, serta menyiapkan langkah untuk meningkatkan derajat guru honorer di Jakarta.
Ketua Umum Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB Semmi), Bintang Wahyu Saputra, menilai langkah Heru Budi Hartono tersebut bisa menjadi role model yang dapat diaplikasikan di seluruh Indonesia.
