Bagi Hasil Ojek Online Dirombak! Pemerintah: Harus Adil dan Transparan

KOSADATA — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan perusahaan aplikasi transportasi online wajib menerapkan skema bagi hasil yang adil, transparan, dan proporsional. Penegasan ini menjadi bagian dari penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (Ranperpres) yang mengatur perlindungan pekerja transportasi berbasis platform.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, menyebut rancangan aturan tersebut tidak hanya mengatur pembagian pendapatan, tetapi juga menegaskan hak-hak dasar pekerja platform. 

“Salah satu aspek penting yang menjadi fokus kita hari ini adalah sistem bagi hasil dan transparansi tarif,” ujar Afriansyah dalam keterangan tertulis, Kamis, 27 November 2025.

Hingga kini, penetapan tarif ojek online masih merujuk pada Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 667 Tahun 2022 yang membagi area operasional ke dalam tiga zona serta menetapkan batas sewa aplikasi maksimal 20 persen. 

Namun di tengah besarnya kontribusi pekerja platform, perlindungan sosial bagi mereka belum bersifat wajib.

Tingkat kepesertaan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) hingga Mei 2025 baru sekitar 320 ribu pekerja. Menurut Afriansyah, situasi tersebut diperburuk oleh biaya operasional yang seluruhnya ditanggung pekerja. 

“Pendapatan mereka sangat bergantung pada insentif yang dapat berubah sewaktu-waktu,” katanya.

Kondisi inilah yang mendorong pemerintah memperkuat regulasi. Afriansyah menegaskan pemerintah ingin memastikan tiga kepentingan berjalan seimbang: perlindungan pekerja, keberlanjutan usaha aplikator, dan kepastian tarif bagi masyarakat. 

“Tujuan kita bukan hanya memberikan perlindungan bagi pekerja platform, tetapi juga memastikan keberlangsungan usaha bagi perusahaan aplikator serta kepastian tarif bagi masyarakat,” ujar dia.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar Kemnaker untuk menghimpun masukan perusahaan aplikator. Salah satu fokus utama forum adalah skema bagi hasil yang selama ini dinilai tidak sepenuhnya terbuka.

Anggota Komisi V DPR,