Dalih Lindungi Daratan dari Rob, WALHI: Giant Sea Wall Percepat Kebangkrutan Sosial

KOSADATA - WALHI bereaksi keras atas rencana pemerintah membangun tanggul Laut raksasa (Giant Sea Wall) di pantai utara (Pantura) Pulau Jawa. Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto berdalih, proyek tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall mendesak dikebut lantaran kawasan Jawa Utara yang mencakup 5 wilayah pertumbuhan, 70 kawasan industri, 5 kawasan ekonomi khusus, dan 5 wilayah pusat pertumbuhan sering terganggu banjir rob.

"Pembangunan tanggul laut raksasa akan mempercepat kebangkrutan sosial sekaligus kebangkrutan ekologis Pulau Jawa karena memperluas kehancuran dari daratan ke pesisir, laut, dan pulau kecil," ujar Manajer Kampanye Pesisir dan Laut Eksekutif Nasional WALHI, Parid Ridwanuddin, Kamis (11/1/2024).

Wacana pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall di Pantai Utara Pulau Jawa mengemuka kembali ke publik setelah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, menyelenggarakan seminar nasional yang membahas percepatan pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall yang merupakan arahan dari Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto. 

Dalam kesempatan itu, hadiri sejumlah menteri kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan; Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono; Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto; Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian; Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kemeterian Menteri PUPR, Bob Arthur Lombogia; serta pejabat yang mewakili Kemenko Marves, dan BRIN. 

Menurut Parid, rencana pemerintah yang akan membangun kembali Giant Sea Wall dengan cara mereklamasi laut adalah sesat pikir pembangunan. 

"Proyek tersebut tidak akan menjawab akar persoalan kehancuran ekologis Pulau Jawa yang selama ini telah dieksploitasi untuk kepentingan industri ekstraktif baik di darat maupun di pesisir, laut, dan pulau kecil," katanya.

Pada tahun 2012 lalu, ungkap Parid, WALHI telah menerbitkan buku yang berjudul Java Collapse. Buku ini menjelaskan kehancuran dan kebangkrutan sosial-ekologis Pulau Jawa akibat sejarah panjang eksploitasi sumber daya alam di wilayah darat Pulau Jawa sejak era kolonial sampai era pasca reformasi. 

"Oleh karena itu, daya dukung ekologis Pulau Jawa telah hancur. Selama ini, wilayah pesisir utara Jawa, mulai dari Banten sampai Jawa Timur, telah dibebani izin industri skala besar yang menyebabkan terjadinya penurunan muka tanah secara cepat," tegasnya.

Jika Pemerintah ingin menghentikan penurunan muka tanah di pesisir utara Jawa, lanjutnya, maka solusinya bukan dengan membangun Giant Sea Wall, tetapi dengan mengevaluasi dan mencabut berbagai izin industri besar di sepanjang pesisir utara Jawa.***