Demokrat Dorong Peningkatan Infrastruktur Pendidikan: Blacklist Kontraktor Nakal

KOSADATA — Fraksi Partai Demokrat–Perindo DPRD DKI Jakarta mendorong Pemerintah Provinsi DKI untuk meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan dan menindak tegas kontraktor bermasalah yang mengerjakan proyek rehabilitasi sekolah. 

Hal ini disampaikan Anggota Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Nur Afni Sajim saat rapat paripurna DPRD DKI Jakarta yang membahas pandangan umum fraksi atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024.

Nur Afni menyampaikan apresiasi atas realisasi belanja urusan pendidikan yang mencapai 94,41 persen dari total anggaran sebesar Rp17,78 triliun. 

Namun, ia menegaskan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan, terutama menyangkut pemerataan fasilitas dan kualitas layanan pendidikan di ibu kota.

“Masih terdapat 86 kelurahan di Jakarta yang belum memiliki SMP Negeri. Ini harus menjadi prioritas pembangunan ke depan. Selain itu, pembangunan SMK Negeri perlu diperbanyak di kawasan padat seperti Cakung, Sukapura, Cengkareng, dan Kapuk,” ujar Nur Afni di Jakarta, Senin, 16 Juni 2025.

Ia juga menyoroti kualitas pengerjaan proyek rehabilitasi sekolah. Temuan di sejumlah sekolah seperti SDN 05 Grogol, SDN 04 dan SMPN 291 Kembangan Utara, SDN Duri Pulo, dan SDN Cikini mengungkapkan adanya keretakan bangunan serta kebocoran arus listrik yang membahayakan keselamatan siswa.

“Ini alarm serius. Evaluasi menyeluruh harus segera dilakukan terhadap seluruh kegiatan rehabilitasi sekolah. Kontraktor yang tidak memenuhi kewajiban atau melanggar perjanjian harus diblacklist,” tegasnya.

Demokrat juga mendorong penambahan SMAN Unggulan MHT di berbagai wilayah serta peningkatan akses dan kualitas pendidikan inklusif, termasuk bagi Sekolah Inklusi dan SLB. 

Dalam aspek digitalisasi, fraksi ini meminta agar Pemprov DKI segera menerapkan sistem e-ijazah