DKI Gagal Capai Target Pendapatan Daerah, Demokrat: Evaluasi Total Bapenda

KOSADATA - Anggota Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Ali Muhammad Johan mendesak Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta untuk mengevaluasi total Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta karena telah gagal mencapai target pendapatan asil daerah (PAD). 

Dalam Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan APBD DKI tahun 2022, realisasi pendapatan daerah hanya sebesar Rp67,29 triliun atau sebesar 86,50%.  

"Fraksi Partai Demokrat meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Unit Pelaksana Teknis yang selalu gagal merealisasikan target yang telah ditetapkan," ujar Ali dalam rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Senin (24/7/2023). 

Menurutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta gagal mencapai target yang diharapkan. Terlebih jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang dapat direalisasikan sebesar 100,55%.  

"Padahal kita tahu bahwa realisasi Dana Perimbangan Tahun 2022 melebihi target yang ditetapkan dengan realisasi sebesar Rp18,83 triliun atau mencapai 109,50%," kata Ali. 

Untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri, lanjutnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya mampu merealisasikan sebesar 45,60 triliun atau 81,94% dari target sebesar Rp55,66 triliun. Pencapaian ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 92,09%.

"Sementara itu, Pajak Daerah yang ditargetkan sebesar Rp45,70 triliun hanya dapat terealisasi sebesar Rp40,27 triliun atau sebesar 88,13%," ucapnya. 

Dia merinci, ada 8 jenis Pajak Daerah yang gagal mencapai target Tahun Anggaran 2022, yaitu: 

Pajak Restoran terealisasi sebesar 84,76%; 

Pajak Hiburan terealisasi sebesar 53,28%; 

Pajak Reklame terealisasi sebesar 87,67%; 

Pajak Penerangan Jalan terealisasi sebesar 63,23%; 

Pajak Parkir terealisasi sebesar 30,73%; 

Pajak Air Tanah terealisasi sebesar 64,59%; 

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan terealisasi sebesar