DPRD DKI Minta Pemprov DKI Menindak Pelaku Pungli di TPU

KOSADATA - Taman Pemakaman Umum (TPU) harus bebas pungutan liar (pungli). Tidak boleh ada pungutan dengan alasan apapun. Pemprov DKI harus segera melakukan pencegahan. 

Hal itu dikatakan Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta, Ida Mahmudah dalam menanggapi laporan warga adanya pungutan di TPU. 

Ida mengatakan, TPU yang dikelola Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Pertamanan dan Hutan Kota harus bisa memberikan layanan terbaik, terlebih bagi warga yang sedang mengalami kedukaan.

"Petugas di TPU harus punya etos kerja dan empati. Jangan sampai warga yang sedang berduka dan kesulitan makin terbebani dengan adanya pungli," kata Ida, Selasa (9/5/2023).

Ida menjelaskan, kawasan TPU yang dikelola oleh Dinas Pertamanan dan Hutan Kota juga harus steril dari oknum-oknum yang mengaku bekerja di area TPU tapi bukan petugas resmi.

"TPU dijaga anggota pengamanan, kalau ada oknum-oknum ini harus ditindak tegas dan jangan ada kongkalikong. Sebab, saya masih mendapat laporan ada petugas tidak resmi di area TPU yang kerap melakukan pungli, baik saat proses pemakaman hingga meminta uang perawatan makam," terangnya.

Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta dengan persetujuan DPRD telah menganggarkan adanya Petugas Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) di TPU yang juga bertugas merawat makam. Secara resmi, saat ini sudah ada penganggaran untuk penataan dan perawatan makam.

"Kalau dari ahli waris atau peziarah memberikan rejeki kepada petugas ya silakan saja. Tapi, sekali lagi jangan mematok harga atau biaya perawatan. Kalau ada makam atau TPU tidak terawat dengan baik ya Dinas Pertamanan harus ada teguran atau sanksi kepada petugas di lapangan," ungkapnya.

Ia menambahkan, Pemprov DKI juga sudah menyediakan tenda gratis untuk mendukung prosesi pemakaman. Sehingga, ini bisa memudahkan dan membantu warga.

"Saya juga sudah meminta Dinas Pertamanan dan Hutan Kota untuk menginventarisir kelayakan tenda gratis di TPU-TPU. Kalau memang ada kebutuhan silakan diajukan kebutuhan anggarannya," bebernya.

Sebagai Wakil Rakyat, Ida juga akan mendorong agar Dinas Pertamanan dan Hutan Kota untuk mengalokasikan anggaran pengadaan rumput makam.

"Ini tentu menjadi salah satu bentuk kepedulian dan memberikan pelayanan terbaik kepada warga," ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta, Rudy Syahrul meminta warga yang mengalami atau mengetahui adanya pungli di TPU untuk segera melapor.

"Bisa melalui 13 kanal aduan yang disediakan Pemprov DKI. Kita pasti akan tindaklanjuti," tandasnya.