Haji Rasyidi Minta BPAD Segera Lakukan Pencatatan Aset Secara Menyeluruh

KOSADATA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah untuk yang keenam kalinya. 

Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono melanjutkan apa yang sudah diraih di era pemerintahan mantan Gubernur Anies Baswedan.

Menanggapi keberhasilan itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Rasyidi mengapresiasi kinerja Pemprov DKI Jakarta yang untuk kali keenam berturut-turut berhasil mendapatkan opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Namun demikian dalam catatannya, masih ada dalam beberapa bidang yang perlu perbaikan dalam kinerja salah satunya Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD). 

Menurut anggota fraksi PDIP itu, BPAD harus melakukan akselerasi agar pendataan aset fasos-fasum ini bisa cepat rampung dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

“Kalau sudah ada Berita Acara Serah Terima atau BAST harus segera dicatatkan dan dikuatkan terkait legalitas kepemilikan lahan atau aset itu, jangan sampai diambil orang atau pihak lain. Kalau ada pengembang yang belum menyerahkan kewajiban fasos-fasum ya harus dikejar,” kata Haji Rasyidi yang akrab disapa pak Haji ini, saat berbincang denga aaak media, di gedung DPRD DKI, Selasa (30/5/2023). 

Pak Haji mengungkapkan, para wali kota dan bupati juga harus mampu mengoordinir dan menginventarisir aset-aset yang ada di wilayah kerjanya bersama BAPD di tingkat wilayah.

“Kalau sudah dicatat juga harus dijaga betul jangan sampai dikuasai atau ada penyerobotan dari pihak lain. Sehingga, saya kira jika ini berjalan baik maka kejadian seperti di Pluit atau tempat lain tidak akan terjadi,” ujarnya.

Haji Rasyidi mengatakan, diberikannya opini WTP atas LKPD Tahun 2022 ini