Heru Budi Diminta Bentuk Tim Independen Kawal Pengisian Jabatan Kosong di DKI

KOSADATA - Direktur Lembaga Kaukus Muda Nusantara (LKMN), Fakhrizal Lukman menyarankan agar Penjabat (PJ) Gubernur DKI, Heru Budi Hartono membentuk tim independen untuk mengakselerasi serta mengawal proses pengangkatan pejabat DKI guna mengisi kursi yang kosong.

Menurutnya, keberadaan tim independen ini diperlukan antara lain untuk mencegah potensi jual beli jabatan yang kerap terjadi saat proses mutasi dan rotasi di lingkup pemerintahan.

"Memang tidak cukup instruksi, Pak Gubernur sebaiknya bentuk tim independen buat mengawal proses ini. Tidak menutup kemungkinan ada upaya jual beli jabatan, terutama di tingkat pamong seperti kelurahan dan kecamatan," ujar Fakhrizal dalam keterangan Persnya di Jakarta, Senin (12/6/2023).

Lebih lanjut Fakhrizal menuturkan, tim independen ini bisa berasal dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) Inspektorat, BKD dibantu oleh akademisi, profesional dan tenaga ahli yang ditunjuk oleh PJ Gubernur.

"Sebisa mungkin, celah kecurangan dalam proses pengisian jabatan kosong ini ditutup. Sehingga, nanti SDM yang terpilih merupakan figur yang mempunyai kapasitas, integritas dan loyalitas. Apalagi sekarang sudah masuk tahun politik, jabatan pamong itu sangat strategis," tegasnya.

Sebelumnya, Heru Budi Hartono meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI untuk segera mengisi semua jabatan kosong di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Saya minta kepada BKD Provinsi DKI Jakarta segera memproses pengisian jabatan yang kosong dan secepatnya harus diproses, diisi serta dilantik," kata Heru dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (9/6).

Percepatan penempatan pejabat definitif itu, kata Heru guna mendorong pelayanan terhadap masyarakat agar lebih optimal.

Selain itu, Heru juga menginstruksikan agar dalam waktu dekat ini BKD DKI dapat secara cepat dan sigap mengisi jabatan kosong tersebut dengan pejabat definitif, namun tetap dilakukan sesuai dengan aturan.

Aturan tersebut mengacu sesuai ketentuan yaitu pelantikan harus mendapatkan persetujuan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).