Heru Budi: DKI Tuntaskan Tindak Lanjut Temuan BPK Hingga 90,02 Persen

”Untuk alokasi anggaran belanja diarahkan pada pemenuhan belanja prioritas yang berkesinambungan dengan implementasi program prioritas, yaitu mengedepankan pembangunan infrastruktur dan layanan perkotaan, seperti penanggulangan banjir, penanganan kemacetan dan sampah, pertumbuhan ekonomi dan sektor usaha, serta pemulihan ekosistem kota dan implementasi pembangunan rendah karbon,” jelasnya.

Prioritas belanja juga difokuskan untuk pemberian bantuan dalam bentuk subsidi pelayanan publik, bantuan sosial, serta bantuan keuangan bagi Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka kerja sama antar-daerah. Pihaknya juga berkomitmen untuk mengoptimalkan pencapaian realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 demi kesejahteraan masyarakat Jakarta.

"Terkait pelayanan pangan bersubsidi bagi penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP), eksekutif berupaya memastikan ketersediaan stok pangan bersubsidi yang berkualitas di semua lokasi dalam jumlah yang cukup. Pelayanan pangan bersubsidi juga telah menggunakan mekanisme pendaftaran online melalui aplikasi untuk pengendalian dan pengawasan  pelayanan," tambahnya.

Tidak hanya itu, Heru juga menjelaskan terkait pendataan dan layanan program bantuan sosial KJP Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU). Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan verifikasi terhadap pendaftar KJP Plus dan KJMU berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Pada tahap pertama tahun 2023, bantuan KJP Plus  telah disalurkan kepada 674.599 penerima dan  bantuan KJMU kepada 15.153 penerima. Sedangkan pada tahap kedua tahun 2023, bantuan KJP Plus telah disalurkan kepada 656.390 penerima dan bantuan KJMU kepada 19.042 penerima. "Untuk mempermudah layanan KJP Plus dan KJMU,  eksekutif telah menyediakan posko/helpdesk pelayanan KJP Plus dan KJMU di tingkat kota administrasi," jelasnya.

Terakhir, Heru berharap agar P2APBD