-(400-×-200-piksel)-(800-×-260-piksel)-(800-_20250506_160600_0000.png){kind=logo}
Wagub DKI Jakarta, Rano Karno menyerahkan LKPD 2024 kepada BPK. Foto: Humas Pemprov DKI Jakarta
"RDF Plant terus mengalami penundaan, dari awal tahun hingga kini ditargetkan selesai pada Juli 2025. Namun, pertanyaan besarnya adalah siapa yang bertanggung jawab atas pembatalan ITF dan kegagalan RDF Plant?" Kata Sugiyanto.
Selain ITF dan RDF, ia juga menyoroti persoalan pembangunan Jakarta International Stadium (JIS) dan kandang Persija, penyelenggaraan Formula E, pengelolaan Rumah Susun Sederhana untuk Warga (RSSW), bantuan sosial Covid-19, serta temuan-temuan LHP BPK dari 2005 hingga 2023.
Sugiyanto berharap Gubernur Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno dapat menggunakan data rekomendasi BPK sebagai bahan evaluasi kebijakan. Langkah ini, menurutnya, dapat membantu mengidentifikasi kebijakan yang keliru dan berpotensi merugikan negara, terutama yang mengandung indikasi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
"Dengan keterbukaan data dan evaluasi yang menyeluruh, kebijakan yang lebih baik dapat dirumuskan demi kemajuan Jakarta dan kesejahteraan masyarakatnya," pungkasnya.***
Oseng-oseng Madun, Warung Betawi Sederhana, Terkenal se-Jagat Maya
KULINER Feb 25, 2023Filosofi Iket Sunda yang Penuh Makna
SENI BUDAYA Mar 03, 2024Melepas Penat di Situ Ciranca Majalengka, Sejuknya Kemurnian Air Pegunungan
DESTINASI Apr 04, 2025Tanpa Libatkan Demokrat dan PKS, Nasdem Tetapkan Cak Imin Jadi Cawapres Anies
POLITIK Aug 31, 2023
.jpeg)
Comments 0