Jabatan Gubernur Masih Dibutuhkan Rakyat, PDIP Kaji Mekanisme Pemilihan Biar Hemat

KOSADATA - PDI Perjuangan berbeda sikap dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang ingin menghapus  jabatan gubernur di Tanah Air. Cak Imin menganggap anggaran untuk jabatan seorang gubernur yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat, terlalu besar.

Hal ini disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. Menurutnya, gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di tingkat provinsi. Karena itu, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah harus diselaraskan oleh gubernur sehingga jabatannya menjadi amat penting.

“Jabatan gubernur masih sangat dibutuhkan, kami masih sangat merasakan fungsi dari gubernur karena bermanfaat bagi rakyat Jakarta. Apalagi Jakarta sebagai daerah otonom, tingkat provinsi,” kata Gembong pada Selasa (7/2/2023).

Menurut dia, wacana tersebut idealnya harus diiringi dengan kajian yang matang. Dibanding memperdebatkan soal posisi gubernur, Gembong memikirkan soal mekanisme pemilihannya.

“Soal mekanisme pemilihan gubernur apakah oleh DPRD, apakah oleh masyarakat itu perlu kajian. Tapi jangan dipersoalkan gubernurnya, posisinya,” ujar Gembong.

“Soal mekanisme pemilihan mungkin ada penghematan dan sebagainya mungkin itu bisa saja dilakukan,” lanjut Gembong.