KOSADATA - PDI Perjuangan berbeda sikap dengan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang ingin menghapus jabatan gubernur di Tanah Air. Cak Imin menganggap anggaran untuk jabatan seorang gubernur yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah pusat, terlalu besar.
Hal ini disampaikan Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. Menurutnya, gubernur merupakan wakil pemerintah pusat di tingkat provinsi. Karena itu, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah harus diselaraskan oleh gubernur sehingga jabatannya menjadi amat penting.
“Jabatan gubernur masih sangat dibutuhkan, kami masih sangat merasakan fungsi dari gubernur karena bermanfaat bagi rakyat Jakarta. Apalagi Jakarta sebagai daerah otonom, tingkat provinsi,” kata Gembong pada Selasa (7/2/2023).
Menurut dia, wacana tersebut idealnya harus diiringi dengan kajian yang matang. Dibanding memperdebatkan soal posisi gubernur, Gembong memikirkan soal mekanisme pemilihannya.
“Soal mekanisme pemilihan gubernur apakah oleh DPRD, apakah oleh masyarakat itu perlu kajian. Tapi jangan dipersoalkan gubernurnya, posisinya,” ujar Gembong.
“Soal mekanisme pemilihan mungkin ada penghematan dan sebagainya mungkin itu bisa saja dilakukan,” lanjut Gembong.
Kelompok 3 Praktikan PLKJ 34 Cibegol Targetkan Cetak Buku Bersama di Tasikmalaya
Feb 25, 2023Kapolri Ajak Masyarakat Jadikan Momentum Ramadan untuk Berlomba Berbuat Kebaikan
Mar 23, 2023Selama Bulan Ramadan Pengguna Commuter Boleh Buka Puasa di KRL, Begini Aturannya
Mar 23, 2023Presiden Jokowi Dikirimi Surat Gegara SKK Migas Gunakan Pipa Clad dari Luar Negeri
Mar 23, 2023Libatkan 3000 orang, ASDP Dukung Program Padat Karya Kapal Perintis melalui TJSL
Mar 23, 2023
Comments 0