|

Kementerian PUPR Lelang Dini 3.942 Paket Kontraktual

Dian Riski
January 18, 2023
0
1 minute

KOSADATA - Rencana kerja dan pagu anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) TA 2023 telah disetujui sebesar Rp125,22 triliun. 

Untuk percepatan realisasi pelaksanaan kegiatan infrastruktur TA 2023, Kementerian PUPR telah memulai pelelangan dini sejak Oktober 2022 dari total 3.942 paket kontraktual senilai Rp89,11 triliun. 

Hingga 15 Januari 2023, tercatat sebanyak 1.204 paket senilai Rp52,77 triliun (59,21%) telah terkontrak (termasuk MYC lanjutan), 1.155 paket senilai Rp12,80 triliun (14,42%) dalam proses lelang, dan 1.583 paket senilai Rp23,49 triliun (26,37%) belum lelang. 

Menteri Basuki mengatakan dari total paket kontraktual tersebut, pada TA 2023 sebesar Rp23,29 triliun atau 18,60% untuk tender kontrak Single Year (SYC), sebesar 14,89 triliun (11,89%) untuk tender kontrak tahun jamak (MYC) baru, dan sebesar Rp50,39 triliun (40,67%) untuk tender kontrak MYC lanjutan. 

"Untuk paket Multi Years Contract lanjutan tidak tender lagi, biasanya hanya paket Single Year dan Multi Years Contract yang baru. Jadi pada TA 2023 untuk yang Single Year sebesar Rp23,29 triliun dan MYC baru sebesar Rp14,89 triliun," kata Menteri Basuki dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Selasa (17/1/2023). 

Menteri Basuki mengatakan untuk pelaksanaan kegiatan infrastruktur TA 2023 akan diprioritaskan pada Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, Rehabilitasi (OPOR) untuk Proyek Strategis Nasional (PSN). 

Anggaran tersebut diprioritaskan untuk penyelesaian infrastruktur yang sudah mulai dibangun dan mengoptimalkan infastruktur yang sudah terbangun. 

Sebagai tindak lanjut atas rencana program Kementerian PUPR tahun 2023, anggaran dialokasikan pada pembangunan infrastruktur sumber daya air sebesar Rp41,95 triliun di antaranya untuk melanjutkan pembangunan 12 bendungan on-going, pembangunan 6.900 ha daerah irigasi, 98.700 ha rehabilitasi dan peningkatan irigasi, dan pembangunan pengendali banjir dan pengaman pantai sepanjang 87,75 km. 

Selanjutnya bidang konektivitas sebesar Rp49,31 triliun digunakan untuk pembangunan 444 km jalan baru, pembangunan 8.255 meter jembatan, pembangunan 2.165 meter flyover/underpass seperti Sekip Ujung (Sumsel), Gelumbang (Sumsel), dan Aloha (Jatim) serta pembangunan 6,5 km jalan tol antara lain, Tol Serang-Panimbang dan Tol Semarang-Demak. 

Bidang permukiman sebesar Rp25,03 triliun digunakan untuk pembangunan dan peningkatan 2.206 liter/detik SPAM, Sistem Pengelolaan Air Limbah untuk 16.600 KK, Sistem Pengelolaan Persampahan untuk 26.500 KK, penanganan 307 ha kawasan kumuh, penyelenggaraan bangunan gedung antara lain, gedung parkir motor dan Kantin DPR RI, pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Olahraga dan Pasar seperti Renovasi Rumah SMA Taruna Nusantara, dan penataan kawasan. 

Anggaran TA 2023 juga digunakan untuk membangun infrastruktur perumahan sebesar Rp6,98 triliun meliputi pembangunan Rumah Susun (Rusun) 5.379 unit, Rumah Khusus (Rusus) 3.362 unit, bantuan Rumah Swadaya 145.000 unit yang tersebar di seluruh Indonesia melalui skema BSPS termasuk untuk mendukung Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE), pembangunan 27.825 unit Prasarana Sarana Utilitas (PSU) untuk perumahan MBR tersebar di 34 provinsi, yakni 3 lokasi PSU berupa jalan akses perumahan dan 100 unit Rumah Inti Tumbuh Modular Tahan Gempa. 

Pada TA 2023, Kementerian PUPR melanjutkan  pelaksanaan program padat karya dengan target penerima manfaat sebesar 701 ribu pekerja. 

Serapan Angggaran 2022 Capai 93.7 Persen

Secara garis besar realisasi serapan keuangan Kementerian PUPR TA 2022 mencapai Rp118,03 triliun atau sebesar 93,7% dari pagu anggaran sebesar Rp125,99 triliun. Sementara realisasi capaian fisik Kementerian PUPR mencapai 96,2%.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, pagu anggaran TA 2022 yang terserap secara efektif tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan pembangunan infrastruktur dalam rangka mendukung berbagai agenda prioritas nasional. 

"Kementerian PUPR melanjutkan pembangunan infrastruktur yang menjadi Program Strategis Nasional (PSN), seperti Bendungan, Jalan Tol, Irigasi, Sistem Penyediaan Air Minum dan Program Satu Juta Rumah pada tahun 2022," kata Menteri Basuki. 

Anggaran TA 2022 juga digunakan untuk melaksanakan penugasan khusus berdasarkan Perpres No. 116 Tahun 2021 tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur untuk Mendukung Penyelenggaraan Acara Internasional di Provinsi Bali, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Misalnya mendukung Presidensi Indonesia dalam KTT G20 di Bali, renovasi Taman Mini Indonesia Indah (TMII), penataan Kawasan Labuan Bajo, termasuk Pulau Rinca yang dilengkapi dengan berbagai infrastruktur penunjang untuk menyambut ASEAN Summit 2023, dan penataan Kawasan Mandalika yang dilengkapi dengan berbagai infrastruktur penunjang pariwisata, sehingga menjadi faktor kunci kesuksesan penyelenggaraan Event MotoGP 2022.

Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan pascapandemi Covid-19, Kementerian PUPR TA 2022 melanjutkan Program Padat karya Tunai (PKT) dengan realisasi serapan keuangan sebesar Rp14,54 triliun atau 97% dari rencana Rp14,92 triliun dan serapan tenaga kerja sebanyak 1,07 juta orang atau melebihi target sebesar 135% dari 797 ribu orang. 

Pada TA 2022, Kementerian PUPR juga melanjutkan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di beberapa daerah, antara lain bencana gempa bumi di Palu dengan membangun hunian tetap sebanyak 5.732 unit, pembangunan hunian tetap sebanyak 1.951 unit untuk membantu masyarakat terdampak bencana erupsi Gunung Semeru. 

Selain itu menyelesaikan pembangunan hunian tetap sebanyak 1.922 unit di NTT dan sebanyak 292 unit di NTB dampak bencana Seroja, dan penanganan gempa Cianjur. 

Selanjutnya mendukung pengembangan Kawasan Industri dalam rangka meningkatkan daya saing investasi, antara lain di Kawasan Industri Terpadu Batang, menuntaskan pembangunan infrastruktur mendukung pengembangan 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo,dan Likupang. 

Kemudian melanjutkan pembangunan infrastruktur mendukung pengembangan kawasan food estate dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan di Sumatera Utara, Kalimantan Tengah, NTT, dan Papua. 

"Termasuk memulai kegiatan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebanyak 40 kegiatan konstruksi dengan biaya Rp25,98 triliun yang termasuk dari angggaran reguler Kementerian PUPR TA 2022)," katanya.

Hingga minggu ke-3 Desember 2022 telah terkontrak 24 kegiatan sebesar Rp15,8 triliun dan pada akhir Desember 2022 terkontrak 16 kegiatan sebesar Rp8,89 triliun," kata Menteri Basuki. 

Secara keseluruhan pembangunan berbagai infrastruktur Kementerian PUPR pada Tahun 2022 dengan capaian bidang Sumber Daya Air di antaranya pembangunan 34 bendungan di mana sebanyak 9 bendungan telah diselesaikan, pembangunan jaringan irigasi seluas 76,7 ribu ha, penyediaan air baku sebesar 2,86 m3/detik, dan pembangunan pengaman pantai dan pengendali banjir sepanjang 157 km. 

Bidang konektivitas meliputi pembangunan 183 km jalan tol melalui skema investasi dan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, pembangunan 846 km jalan baru, pembangunan dan duplikasi jembatan sepanjang 22,4 km, dan flyover/underpass/terowongan telah selesai sepanjang 1,12 km.

Selanjutnya dukungan infrastruktur permukiman meliputi pembangunan 861,5 liter/detik SPAM untuk sekitar 1 juta sambungan rumah, penanganan sampah dengan penerima manfaat 549 ribu Kepala Keluarga, pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di mana 3 PLBN dalam tahap konstruksi dan 5 PLBN telah selesai, pembangunan dan rehabilitasi 580 unit prasarana dan sarana pendidikan, olahraga, dan pasar, termasuk Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) dan Indoor Multifunction Stadium di Senayan. 

Terakhir bidang perumahan meliputi pembangunan 3.988 unit rumah susun, 4.039 unit rumah khusus, 186.172 unit rumah swadaya dan 20.757 unit prasarana sarana dan utilitas (PSU). 

"Dalam rangka meningkatkan kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi (TKK) telah dilakukan pembinaan dan sertifikasi terhadap 70.026 orang yang terdiri dari 16.029 orang TKK Reguler (umum), 44.905 orang TKK Vokasi (SMK dan Politeknik), dan 9.092 orang TKK khusus untuk mendukung IKN," kata Menteri Basuki. 

Related Post

Post a Comment

Comments 0

Trending Post

Latest News