Ketika Kebodohan Menjadi Aset Kekuasaan

Oleh: Paul MS

Pemerhati Kebijakan Publik

Di sebuah negeri yang katanya demokratis, kekuasaan memiliki satu ketakutan yang lebih besar daripada oposisi, demonstrasi, atau kritik tajam di media sosial. Ketakutan itu adalah kecerdasan rakyat. Sebab kecerdasan melahirkan pemikiran kritis, dan pemikiran kritis adalah pisau yang siap menguliti kebohongan, ketidakadilan, dan manipulasi. Maka, bagi mereka yang menikmati kekuasaan, menjaga rakyat tetap bodoh bukan sekadar kebijakan, melainkan strategi bertahan hidup.

Revolusi Mental yang Dikubur Diam-Diam

Jokowi naik ke panggung kekuasaan dengan jargon "Revolusi Mental." Sebuah frasa yang terdengar heroik, menjanjikan perombakan cara berpikir rakyat yang selama ini dianggap lemah dan mudah dikendalikan. Orang-orang bersorak, para akademisi menyusun naskah ilmiah, para pakar merancang program, dan media berlomba-lomba menyanjungnya. Namun, seperti banyak janji politik lainnya, revolusi mental itu akhirnya lebih mirip dongeng pengantar tidur.

Di balik layar, kekhawatiran muncul: bagaimana jika rakyat benar-benar menjadi cerdas? Bagaimana jika mereka mulai mempertanyakan janji kampanye, melihat kebijakan dengan mata kritis, dan memahami permainan kekuasaan yang sebenarnya? Maka, seperti nasib banyak kebijakan progresif lainnya, revolusi mental tidak pernah benar-benar dijalankan. Program itu dikemas rapi, dimasukkan ke dalam gudang arsip, dan dikunci dengan gembok besi ketakutan.

Sebagai gantinya, pemerintah memilih cara yang lebih efektif: membanjiri rakyat dengan bantuan sosial menjelang pemilu. Bansos bukan sekadar bantuan, melainkan candu yang membuat rakyat melupakan ketidakadilan. Di hadapan amplop berisi uang, karung beras, dan minyak goreng murah, perdebatan tentang demokrasi, transparansi, dan good governance menjadi tak relevan.

Demokrasi: Kapal yang Dinakhodai Orang Buta

Socrates, lebih dari dua ribu tahun lalu, sudah mencium bau