Komite I DPD RI Kunker ke Jambi, Sylviana Murni Singgung Desain Daerah Otonomi Baru

KOSADATA - Pimpinan Komite I DPD RI, Sylviana Murni mengatakan, pihaknya menyoroti adanya pergeseran urusan pemerintahan serta mencium adanya pelaksanaan pemerintahan yang inkonsisten seiring pasca diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja dengan menarik kewenangan yang sebelumnya di daerah menjadi kewenangan pusat.

Hal ini disampaikan Sylviana Murni saat kunjungan kerja Komite I DPD ke Provinsi Jambi yang dilaksanakan di Kantor Gubernur Provinsi Jambi (11/09) kemarin. Dalam pertemuan tersebut disinggung sejumlah masalah aktual terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Beberapa isu yang mengemuka antara lain pelaksanaan urusan pemerintahan, pelayanan publik, Penjabat (Pj) kepala daerah, dan pembentukan daerah otonom baru (DOB).

"Terkait penataan daerah dan desain besar otonomi baru yang juga menjadi perhatian DPD RI, perhatian yang begitu besar terhadap isu ini karena banyaknya usulan ataupun aspirasi terkait pemekaran daerah," ujar Sylviana Murni dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/9/2023).

"Terkait pengangkatan Penjabat (Pj) kepala daerah, evaluasi perlu dilakukan supaya Penjabat bisa menjadi bekerja secara profesional," lanjutnya.

Hadir pada rombongan Komite I DPD RI itu pun antara lain, Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono, Anggota lainnya yakni Alirman Sori, Ahmad Kanedi, Ahmad Bastian, Asep Hidayat, Shri I.G.N Arya Wedakarna, Evi Apita Maya, Maria Goreti, Nanang Sulaiman, dan M Syukur yang juga merupakan anggota DPD Dapil Jambi.

Rombongan diterima oleh diterima oleh Wakil Gubernur Jambi, H. Abdullah Sani, Dalam pertemuan tersebut, turut hadir jajaran Pemerintah Provinsi Jambi, Forkopimda Jambi, diantaranya perwakilan Korem 042 Jambi, Perwakilan Kapolda Jambi dan tokoh masyarakat.

Wakil Ketua DPD RI, Nono Sampono yang turut hadir pada kunjungan kerja tersebut mengatakan bahwa pihaknya