Kritik Heru Beli Mobil Listrik Seharga Rp800 juta per unit, PDIP: Bukan Jawaban Kemacetan

KOSADATA - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak mengkritik keras rencana pembelian mobil listrik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Pengadaan mobil listrik ini bukan jawaban permasalahan kemacetan atau polusi udara yang terjadi di Jakarta.

"Rencana pembelian mobil listrik sejumlah 21 buah seharga Rp800 juta per buah terkesan  kurang tepat. Pada saat perdebatan soal keberlangsungan (sustainability) mobil listrik dipertanyakan, Pemprov DKI membuat rencana mobil listrik menjadi mobil dinas. Mobil listrik bukanlah jawaban terhadap kemacetan atau polusi udara yang tepat," ujar Gilbert dalam pesan singkat, Rabu (22/2/2023).

Menurutnya, keberadaan mobil listrik sebagai kendaraan operasional Gubernur dan pejabat teras akan menambah jumlah pengguna jalan, hingga berkontribusi pada kemacetan di jalanan. Saat ini, kata politisi PDIP, tidak ada hal mendesak bagi Pemprov DKI Jakarta untuk membeli mobil listrik.

"Karena persoalan di Jakarta yang paling penting saat ini adalah kemacetan dan polusi yang hanya bisa selesai dengan mengurangi jumlah mobil di jalan. Jawaban paling tepat adalah tranportasi publik secara massal yang mampu mengangkut penumpang dalam jumlah banyak," kata Gilbert.

Dia menegaskan, sebaiknya anggaran yang digunakan untuk pengadaan mobil listrik dialihkan untuk masyarakat yang tidak memiliki hunian yang layak. Dia juga mendorong percepatan (akeselerasi) pembangunan tranportasi publik secara massal di Jakarta.

"Anggaran yang ada buat membeli mobil listrik lebih tepat untuk pembangunan yang dibutuhkan masyarakat. Sebaiknya rencana pembelian mobil listrik untuk jadi kendaraan dinas ini dipertimbangkan ulang," imbuhnya.

"Sekda baru yang selama ini bekerja di sisi hilir (pengawasan) dan sekarang