MAKI Malut Desak KPK Usut Dugaan Korupsi yang Menyeret Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan

KOSADATA - Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Maluku Utara (Malut) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengusut kasus dugaan korupsi di Kota Tidore Kepulauan agar ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Hal tersebut diungkapkan Ketua MAKI Maluku Utara Aidil Arad, menyikapi sejumlah kasus  tindak pidana korupsi yang diduga melibatkan melibatkan bakal calon Wali Kota Tidore Kepulauan, yang hingga saat ini  penanganannya dinilai jalan di tempat.

"Kami menilai beberapa kasus korupsi yang diduga melibatkan bakal calon Wali Kota Tidore berinisial MS belum juga masuk ke tahap penyidikan. Padahal beberapa alat bukti sudah ada. Tinggal bagaimana keseriusan lembaga hukum dalam menangani kasus korupsi di Kota Tidore itu diungkap secara terang benderang," kata Aidil dalam keterangan tertulisnya, Senin (4/5/2024).

Terkait dengan permasalahan tersebut, MAKI mendesak agar Kejaksaan Tinggi Maluku Utara tidak lagi menutupi kasus kasus yang merugikan rakyat.  Apalagi melibatkan pejabat daerah. Pasalnya hingga saat ini kasus korupsi yang terjadi di Kota Tidore Kepulauan hanya menyeret pelaku di level bawah.

Sementara, aktor intelektual yang diduga merupakan petinggi pejabat di daerah tersebut hingga saat ini belum tersentuh hukum.

Aidil mencontohkan terkait kasus dugaan  korupsi Perusahan Umum Daerah (Perumda) Aman Mandiri Kota Tidore Kepulauan tahun 2019. 

Dimana direktur utama dan bendahara perusahaan plat merah itu telah menjalani hukuman 5 tahun di Rutan Ternate.

"Akibat korupsi itu, kerugian negara mencapai 3,5 miliar rupiah. Kami menduga dana tersebut mengalir ke kantong Wakil Wali Kota," katanya.

Selain kasus Perumda, pihaknya juga mengungkap adanya kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Puskesmas Galala Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2022. 

Sebagaimana Kontrak