Partisipasi Pendatang untuk Melapor masih Rendah, Ini Langkah Dukcapil DKI

KOSADATA — Arus balik pasca-Lebaran 2025 membawa gelombang pendatang baru ke Ibu Kota. Namun, seperti tahun-tahun sebelumnya, kesadaran untuk melapor dan mencatatkan data kependudukan masih menjadi tantangan yang belum teratasi.

Di tengah hiruk pikuk kembalinya warga ke Jakarta, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta kembali mengingatkan pentingnya pelaporan kependudukan. Kepala Disdukcapil DKI Jakarta, Budi Awaluddin, menyampaikan bahwa partisipasi pendatang dalam melapor terus menurun dalam dua tahun terakhir.

“Pada 2023, kami mencatat sebanyak 395.298 pendatang yang secara sadar melapor. Namun angka itu anjlok menjadi 84.783 orang di tahun 2024. Tahun ini, kami perkirakan hanya sekitar 10.000 hingga 15.000 yang akan melapor,” ujar Budi dalam keterangannya di Jakarta, Senin (7/4/2025).

Disdukcapil DKI akan melakukan pendataan pendatang arus balik secara dinamis mulai 8 April hingga 8 Juni 2025. Data hasil pendataan akan tersedia untuk publik melalui laman https://kependudukancapil.jakarta.go.id/amuba/.

Layanan Gratis dan Terbuka

Budi menegaskan, semua layanan administrasi kependudukan dapat diakses secara gratis di loket kelurahan, kecamatan, kota, hingga tingkat provinsi. Layanan ini juga dijalankan secara profesional dan adil, tanpa pungutan.

“Pelaporan ini bukan semata-mata kewajiban administratif. Ini juga menyangkut ketertiban lingkungan dan perlindungan data penduduk. Kami ingin memastikan siapa yang tinggal di Jakarta, di mana mereka tinggal, dan dalam kondisi apa,” jelas Budi.

Untuk pendatang dengan Surat Keterangan Pindah (SKP), pelaporan dilakukan dengan membawa SKP, surat penjamin, KTP, Kartu Identitas Anak (KIA), serta Kartu Keluarga (KK) dari daerah asal ke kelurahan. Setelah diverifikasi, dokumen kependudukan baru akan diterbitkan.