Pasca Penembakan Pesawat oleh KKB di Papua, Bandara Tetap Beroperasi

Selain itu posko ini juga menjadi sarana koordinasi dalam memberikan arahan mitigasi yang dipandang perlu.

"Data-data kondisi bandara kemudian dilaporkan ke kantor pusat melalui Direktorat Keamanan Penerbangan,” jelasnya.

Menindaklanjuti kejadian ini, selanjutnya Ditjen Hubud akan mengirimkan surat kepada Kapolda dan Pangdam setempat sehingga adanya jaminan keamanan, dikarenakan insiden penembakan pesawat tersebut akan mempengaruhi pelayanan penerbangan perintis sehingga diperlukan penyesuaian kembali.

Selain itu perlu dilakukan estimasi jarak dan titik penyerangan sehingga Kepala Otoritas Bandar Udara (OBU) dan para Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) dapat berkoordinasi dengan aparat keamanan, pemerintah daerah dan Dewan Gereja Forkopimda untuk melakukan pengamanan di titik-titik estimasi tersebut sebagai langkah mitigasi.

“Apabila terjadi peningkatan situasi keamanan yang sudah tidak bisa ditoleransi di wilayah bandara, Saya mengarahkan agar Kepala OBU dan Kepala UPBU setempat untuk intensif berkoordinasi terkait keamanan bandara untuk melakukan mitigasi pencegahan sehingga operasional penerbangan dapat berjalan dengan semestinya,” tegasnya.

Selain itu, Kristi juga meminta agar jajarannya di masing-masing daerah yang rawan keamanan, untuk memperketat pengamanan saat hendak melakukan take-off dan landing. 

Meskipun penyerangan tidak dilakukan di wilayah bandara, dan meminta agar maskapai yang beroperasi di wilayah Papua untuk melakukan Hazard Identification and Risk Assessment (HIRA), pada saat preflight untuk memastikan daerah tujuan benar-benar aman. 

“Mitigasi di masing-masing bandara itu berbeda-beda, harus didiskusikan bersama-sama untuk memudahkan pengawasan aspek keamanan. Kita ketahui, pelayanan penerbangan di Papua merupakan hal vital khususnya terkait penyaluran logistik, perlu koordinasi untuk menjamin dan memastikan keamanan dan keselamatan penerbangan terpenuhi,” pungkas Kristi.