Pasca Revisi UU TNI Disahkan, PSKP UGM Dorong Penguatan Suara Kritis Masyarakat Sipil

Najib juga menyoroti potensi berkurangnya profesionalisme militer akibat penempatan personel militer di jabatan-jabatan sipil. Selain mengancam prinsip meritokrasi di lembaga publik, hal ini dikhawatirkan justru akan mengaburkan peran militer sebagai alat pertahanan negara yang profesional.

“Sebagai negara yang menjalankan supremasi sipil, masyarakat sipil perlu terus mengawal agar praktiknya betul-betul sejalan dengan prinsip dan mekanisme demokratis,” pungkasnya.***