Pemerintah Diminta Hentikan Hilirisasi Mineral

KOSADATA - Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, meminta pemerintah untuk menghentikan program hilirisasi mineral karena berpotensi merugikan keuangan negara. Mulyanto menilai program hilirisasi mineral pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlalu memanjakan investor sehingga pendapatan negara dari sektor ini sangat kecil.

Penerimaan negara dari hilirisasi ini tidak sebanding dengan biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk memperbaiki risiko kerusakan lingkungan, gejolak sosial di masyarakat termasuk penanganan gugatan di WTO.

"Dengan segala pertimbangan sebaiknya pemerintah menghentikan program hilirisasi mineral, baik nikel, tembaga, timah, bauksit dll. Saatnya kita mengubah konsep pengelolaan SDA kita dari hilirisasi menjadi industrialisasi," ujar Mulyanto dalam keterangan tertulis, Rabu (22/2/2023).

"Program hilirisasi yang dijalankan pemerintah Jokowi sekarang ini terlalu boros dengan berbagai insentif yang berpotensi merugikan keuangan negara. Sudah begitu hasilnya hanya sekedar produk setengah jadi dengan nilai tambah rendah," tambah Mulyanto menegaskan.

Mulyanto menyebut tingginya nilai ekspor mineral tidak sebanding dengan besarnya penerimaan negara. Apalagi diketahui bahwa dana hasil ekspor (DHE) tersebut ternyata tidak masuk ke Indonesia tetapi malah diparkir di luar negeri. Akibatnya dana tersebut tidak menjadi devisa nasional. 

“Ini kan luar biasa. Terkesan kita hanya menjadi subordinasi industrialisasi di China, dimana kita mengekspor barang setengah jadi dengan nilai tambah rendah lalu di sana diolah dan dikembangkan dalam mesin industri mereka menjadi barang yang bernilai tambah tinggi. Ujung-ujungnya mereka yang sejahtera, kita yang menanggung musibah," kata Mulyanto.

Mulyanto menambahkan insentif fiskal maupun non fiskal yang diberikan pemerintah dalam program hilirisasi ini sangat boros. Pertama adalah insentif  harga bijih nikel domestik yang dijual setengah dari harga