Pemerintah Pastikan Putusan PN Jakpus Tak Berdampak Pada Tahapan Pemilu 2024

KOSADATA - Pemerintah memastikan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) tak berdampak pada tahapan Pemilu 2024. Hal ini ditegaskan Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintah Umum Kementerian Dalam Negeri.

Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bahtiar menegaskan putusan tersebut tidak  berdampak pada tahapan Pemilu 2024.

"Putusan Pengadilan Negeri tidak berdampak apapun terhadap eksistensi UUD 1945 bahwa pemilu dilaksanakan lima tahun sekali, begitu pula eksistensi hukum UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilu sebagai dasar hukum pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024," ujar Bahtiar melalui keterangannya, dikutip Selasa (7/3/2023).

Menurutnya, PN tak memiliki otoritas mengubah substansi UUD dan UU. Oleh karenanya, putusan PN Jakpus yang menunda Pemilu 2024, dinilai melampaui batasan wewenang, cacat hukum dan tak bernilai hukum.

"Sehingga saya berpendapat bahwa KPU banding ataupun tak banding, tahapan pemilu tetap dilanjutkan, dan penyelenggara pemilu boleh abaikan substansi putusan PN terkait Pemilu," kata Bahtiar.

Ia pun memastikan, Kemendagri bersama Komisi II DPR senantiasa konsisten untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan pemilu 2024.

"Pemilu adalah amanah konstitusi, sebagai sarana suksesi kepemimpinan nasional secara ajek lima tahun sekali," tegas Bahtiar.

Terlebih, masih kata dia, kepentingan negara yang lebih luas, harus diutamakan oleh siapapun penyelenggara negara baik eksekutif, legislatif dan yudikatif.

"Pemilu tidak boleh terganggu oleh hal apapun termasuk potensi  gangguan-gangguan produk-produk hukum atau aturan-aturan yang bisa menghambat suksesnya penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam konstitusi dan UU," pungkas Bahtiar.

PN Jakarta Pusat