Rakyat Tak Bisa Tuntut Elektabilitas Capres

Selain itu, capres juga harus memiliki karakter kepemimpinan yang kuat. Sehingga ada harapan capres akan mampu membawa Indonesia keluar dari permasalahan bangsa. Dengan demikian, negara bisa maju, adil, makmur, dan rakyat pun bisa sejahtra. 

Parpol Mengusulkan Pasangan Capres dan Cawapres  Perintah Konstitusi

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD45) pada Pasal 6A ayat (1) menjelaskan, “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.***).” dan pada ayat (2) menegaskan,” Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Untuk aturan lainnya tentang pencalonan presiden dan wakil presiden tentu akan mengikuti atau merujuk pada konstitusi UUD45. 

Pada  pileg tahun sebelumnya, rakyat telah memilih partai politik yang diinginkannya. Parpol yang memperoleh kursi legislatif baik ditingkat pusat,  provinsi, kota, dan kabupaten menjadi parpol wakil rakyat. Artinya parpol yang memliki kursi legislatif mewakil rakyat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Terkait hal ini, konstitusi dan peraturan-perundang-undangan lainnya juga  tegas mengatur, “Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilihan umum.”

Atas dasar kententuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan itu, maka parpol atau gabungan parpol wajib untuk mengusulkan pasangan capres dan cawapres yang dianggap paling ideal, khususnya untuk posisi capres.  

Sedangkan cara yang paling demokratis dan elegan untuk mendukung capres  adalah atas dasar konsep dan program capres. Sebab penentuan capres berdasarkan hasil survei  elektabilitas capres juga bisa menimbulkan pertanyaan besar. 

Publik bisa