SilaturahRide with Mas Pram di JLNT Casablanca Terbentur Aturan

KOSADATA-Alih-alih menjadi simbol kemajuan transportasi ramah lingkungan, kegiatan “SilaturahRide with Mas Pram” justru memunculkan polemik. Acara yang digagas Gubernur DKI Jakarta Pramono Anum—atau akrab disapa Mas Pram—itu dinilai menabrak regulasi keselamatan jalan karena memilih Jalan Layang Non-Tol (JLNT) Casablanca sebagai rute utama.

Beberapawa waktu lalu, perwakilan komunitas Bike to Work (B2W) Indonesia dan Road Safety Association (RSA) memenuhi undangan dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Agenda pertemuan disebut-sebut sebagai forum diskusi. Namun yang terjadi, menurut mereka, lebih menyerupai pemaparan sepihak.

“Sama sekali bukan ruang partisipatif. Kami tidak diajak membahas, hanya ditunjukkan rencana yang sudah jadi. Dan saat mendengar rute lewat JLNT, kami langsung menolak,” ujar Rio Oktaviano, pendiri RSA dalam keterangannya, Selasa, 15 April 2025.

Penolakan itu bukan tanpa alasan. JLNT Casablanca, sejak awal pembangunannya, ditetapkan sebagai jalur terlarang bagi pesepeda—dengan pertimbangan keselamatan. Bahkan, Dinas Perhubungan sendiri disebut sempat tak merekomendasikan penggunaan jalan layang tersebut. Namun sikap itu berubah, entah karena tekanan politik atau dorongan populisme.

Jalan pun akan ditutup penuh untuk kegiatan tersebut. Pengalihan arus dan penyesuaian lalu lintas selama acara dikhawatirkan menambah beban warga yang menggunakan jalur itu dalam keseharian. Tak hanya mengganggu mobilitas, keputusan itu dianggap menjadi preseden buruk bagi kepatuhan hukum.

“Kami tidak ingin jadi bagian dari normalisasi pelanggaran hukum atas nama seremoni,” kata Rio.

Dalam narasi yang dikemas dengan tagar dan drone shot, SilaturahRide justru menyiratkan eksklusivitas. Budaya bersepeda yang mestinya inklusif dan aman, tergelincir menjadi konten visual belaka.

“Ini bukan warisan keberpihakan pada transportasi ramah lingkungan. Ini sekadar gaya, bukan substansi,” ujar Alfred Sitorus dari Koalisi Pejalan Kaki (Kopeka).

Janji kampanye Mas Pram untuk menjadikan Jakarta kota ramah sepeda kini dipertanyakan. Dulu ia menyebut sepeda sebagai simbol kota yang manusiawi, kini justru memfasilitasi pelanggaran atas nama simbolisme.

“Kami menolak kegiatan ini bukan karena kami anti sepeda, tapi karena kami pro hukum,” tegas Alfred.

Berikut Pernyataan Sikap dan Seruan Perbaikan dari Koalisi Mobilitas Berkelanjutan:

- Menolak penggunaan JLNT Casablanca untuk kegiatan bersepeda.

- Mengecam pejabat publik yang justru memberi contoh pelanggaran hukum.

- Menyesalkan proses perencanaan yang tidak partisipatif.

- Menyerukan evaluasi total terhadap kebijakan transportasi berkelanjutan di Jakarta.

Mereka juga memberikan sejumlah rekomendasi konkret kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:

- Tingkatkan anggaran jalur sepeda yang aman dan terintegrasi.

- Prioritaskan pembangunan infrastruktur bagi pesepeda dan pejalan kaki.

- Laksanakan kampanye keselamatan jalan secara konsisten.

- Libatkan komunitas dalam tiap proses perencanaan.

- Manfaatkan momentum United Nations Global Road Safety Week pada Mei 2025 untuk menunjukkan komitmen nyata terhadap keselamatan jalan.***