Tayangan Adzan TV Nasional Muncul Gambar Ganjar Pranowo, Ini Sikap KPU

Etos Indonesia Desak DPR Gelar RDP Kasus Brigpol Fathurrahman, Tegaskan Keadilan Tak Boleh Dikorbankan
Sejumlah Tokoh Pastikan Dana Nasabah Bank DKI Aman, Imbau Masyarakat Tak Terprovokasi
Pramono Ingin Wujudkan Jakarta Jadi Destinasi Olahraga Internasional
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Sejarawan: Memenuhi Kriteria, Tapi Perlu Konteks Sejarah
Menepi ke Rancabuaya: Petualangan Sepuluh Jam ke 'Swiss van Java' dari Rutinitas Jakarta
Transaksi Non-tunai KJP Plus Lewat EDC Bank DKI Dipastikan Lancar
PPPK Kemenag Tahap II, Cek Jadwal dan Lokasi Seleksi Kompetensi Teknis
Masinis Kereta Cepat Whoosh: Lulus Uji Internasional, SDM Lokal Pegang Kendali
Demokrat Desak Rotasi Camat dan Lurah di Jakarta, Hindari Fenomena 'Raja Kecil'
Camat-Lurah Ogah Tempati Rumah Dinas, DPRD DKI Minta Pemprov Bertindak Tegas

Bambang Widodo

Sep 11, 2023

Tayangan adzan salah satu televisi swasta memunculkan gambar bacapres dari PDI Perjuangan. Foto: Screenshoot tayangan adzan

KOSADATA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberikan komentar tegas terhadap kemunculan bakal calon presiden (bacapres) koalisi PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo dalam tayangan adzan di Televisi swasta. KPU meminta kepada semua peserta pemilu untuk menjaga situasi politik tetap kondusif.

Anggota KPU RI, Idham Holik mengatakan, meskipun pihaknya belum dapat menindak segala bentuk yang berkenaan terkait dengan kampanye, sepatutnya para bacapres dan bacawapres dari setiap kaolisi partai politik mentaati aturan yang berlaku.

"Kami meyakini bahwa segenap pihak dapat jaga situasi sosial politik yang kondusif," kata Idham kepada wartawan, Senin (11/9/2023).

Menurutnya, KPU tidak memiliki wewenang mutlak untuk mencampuri ranah penindakan maupun materi tayangan di televisi yang menayangkan sosok bacapres PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo. Untuk itu, Idham mengajak semua petinggi partai politik dapat menghargai dan menjunjung tinggi integritas pemilu.

"Kami meyakini itu, kami meyakini segenap pihak stakeholder pemilu memiliki komitmen untuk tetap menjaga situasi sosial politik pemilu yang kondusif," ujarnya.

Terkait dengan siaran tersebut, KPU meminta Komisi Penyiaran Indonesia untuk tegas memberikan langkah-langkah materi siaran kepada semua peserta pemilu agar tidak terjadi kegaduhan menjelang masa kampanye. Sebab, apabila terjadi lagi, penyelenggara pemilu yang akan mendapat sentimen miring dari masyarakat.

"Itu semua merupakan kewenangan dari komisi penyiaran Indonesia, yang dimana KPI sepengetahuan kami pernah menerbitkan tentang etika produksi siaran," pungkasnya.***