Posyandu dan Puskesmas menjadi garda terdepan yang harus dilengkapi fasilitasnya untuk meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat.
Jika seluruh sekolah swasta gratis, politisi Partai Gerindra itu meyakini bisa memutus ketimpangan sosial dan tak perlu lagi ada program Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang saat ini penerima manfaatnya belum merata.
Menurutnya, penerapan kebijakan sekolah gratis tersebut dikhawatirkan akan menyebabkan penduduk dari luar Jakarta berbondong-bondong pindah domisili. Sehingga berpotensi menimbulkan masalah baru, seperti permukiman kumuh dan kemacetan lalu lintas jalan.
Dari simulasi yang telah dilakukan oleh Disdik DKI Jakarta, dibutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp500 sampi Rp800 miliar untuk merealisasikan impian sekolah gratis.
Menurutnya, bangku kosong itu akan diisi oleh siswa mutasi sekolah setelah satu semester dibiarkan kosong.
Bahkan, ungkapnya, Komisi E DPRD DKI Jakarta bersama Dinas Pendidikan akan segera menandatangani perjanjian atau Memorandum of Understanding (MoU) pelaksanaan sekolah gratis pada 20 Agustus 2024.
.jpeg)
