Ada Satu Kementerian Punya 5.000 Lebih Aplikasi, Jokowi Ruwet: Saking Kreatif

KOSADATA | Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mengingatkan tentang esensi tugas birokrasi yang semestinya mempermudah bukan mempersulit masyarakat dan mempercepat bukan memperlambat pelayanan.

Tapi, bagaimana bisa mempermudah atau mempercepat jika faktanya kini ada lebih dari 27 ribu aplikasi di banyak kementerian, lembaga-lembaga, dan pemerintah daerah yang berjalan masing-masing.

“Tidak terintegrasi dan bahkan banyak yang tumpang tindih. Oleh sebab itu, mulai tahun ini berhenti membuat aplikasi baru. Mulai tahun ini berhenti membikin platform baru. Setop!” ujar Jokowi dalam peluncuran GovTech Indonesia, di Istana Negara, Senin, 27 Mei 2024.

Ia menyebutkan, tahun ini ada Rp6,2 triliun yang akan dipakai untuk membuat aplikasi baru. Di satu kementerian ada lebih dari 500 aplikasi. “Bayangkan! Karena mungkin setiap ganti menteri, ganti aplikasi. Ganti dirjen, ganti aplikasi. Sama di daerah. Ganti gubernur, ganti aplikasi. Ganti kepala dinas, ganti aplikasi. Orientasinya selalu proyek. Itu yang kita hentikan, dan tidak boleh diteruskan lagi,” tuturnya.

Jokowi mencontohkan, di Kementerian Kesehatan kini ada 400 aplikasi. Bahkan, ada satu kementerian yang punya lebih dari 5.000 aplikasi. “Saking kreatifnya,” ujar Jokowi tanpa menyebut nama kementeriannya.

Tak heran, masing-masing kementerian punya aplikasi sendiri yang jumlahnya ratusan hingga ribuan, dan semuanya jalan masing-masing. “Kalau sudah ada (aplikasi) yang baru, apa yang terjadi? Instal lagi. Isi data lagi. Ruwet,” ucap Jokowi.

Untuk itu, Jokowi memerintahkan dibuat satu portal terintegrasi yang diberi nama INADigital. Di dalamnya ada