Aksi Sosial Peduli Jakarta di Kalibaru dan Langkah Heru Budi Atasi Kemiskinan

Sani Ichsan

Feb 22, 2023

dan pendataan bangunan, individu, dab keluarga (Carik) Jakarta.

"Satu bulan penuh jajaran Pemprov DKI Jakarta mendata mensinkronkan di dalam organisasi. Ada Dinsos, Disdik, BPS, Disdukcapil, terkait juga Diskominfotik. Nah sinkron terus, mensinkronkan data-data," kata Heru beberapa hari lalu.

Heru pun menegaskan, data yang diperoleh pihaknya sudah sesuai dengan nama dan alamat atau by name by address. Sehingga, lanjutnya, akan mempermudah intervensi pemerintah terhadap kemiskinan tersebut.

"Kalau itu mau dilakukan lokasinya di mana, itu bisa dilakukan bedah rumah, bedah kampung. Dan 3 juta itu di situ juga ada data stunting. Dan itu 3 juta by name by address," ungkapnya.

Data BPS Disoal

Seperti diketahui, sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta menyampaikan adanya 0,89 persen atau sekitar 95ribu warga Jakarta masuk dalam kategori miskin ekstrem.

Sejumlah pihak pun mempertanyakan soal akurasi data yang disampaikan Kepala Bagian Umum BPS DKI, Suryana usai menghadiri rapat pimpinan di Balaikota DKI Jakarta beberapa waktu lalu.

Ketua Forum Warga Kota (FAKTA) Azas Tigor Nainggolan mendesak BPS Provinsi DKI Jakarta untuk segera mencabut pernyataan perihal adanya 95 ribuan warga miskin ekstrem itu.Â

Pasalnya, dari berbagai penelusuran yang dilakukan oleh LSM Peduli Jakarta belakangan ini tidak menunjukkan adanya masyarakat dengan pengeluaran Rp 11.633 per hari atau Rp.350ribu per bulan.

"Sayangnya situasi data yang tidak akurat seperti hasil penelitian BPS Jakarta ini masih menjadi momok dalam mengurangi angka kemiskinan. Untuk itu seharusnya BPS Jakarta mencabut hasil penelitian terdahulu dan melakukan lagi penelitian baru yang benar dan akurat," ujar Tigor.