Bela Heru Budi Saat Dikritik Anies, Demokrat: Pak Pj Birokrat yang Menjaga Etika Sosial

Widihastuti Ayu

Jul 23, 2024

Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono. Foto: Kosadata

KOSADATA - Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Mujiyono membela Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono yang belakangan mendapat kritik tajam dari Anies Baswedan. Menurutnya, narasi Anies Baswedan yang menyebutkan Heru Budi tidak memperhatikan warga Jakarta sangat tidak tepat.

"Karakter Pak PJ Heru Budi Hartono sebagai birokrat yang menjaga etika sosial Jawa yakni Mikul Dhuwur Mendem Jero," ujar Mujiyono dalam keterangannya, Selasa (23/7/2024).

Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta itu menilai, Heru Budi Hartono tidak berusaha mencari kesalahan-kesalahan pendahulunya. Namun, tegas Mujiyono, Heru Budi Hartono menginginkan semua program sebelumnya lebih tepat sasaran, efisien dan sesuai dengan aturan dan tatanan yang ada.

"Terkait dengan Belanja Bansos DKI Jakarta yang sudah sangat besar bahkan mencapai lebih kurang Rp18,1 T atau lebih 22% dari total APBD Tahun 2024, menurut saya bansos/subsidi memang harus dipastikan tepat sasaran, siapapun yang tidak berhak selayaknya dihapuskan dari daftar penerima Bansos," jelasnya.

Lebih lanjut, Mujiyono menjelaskan bahwa penerima bansos ini sumbernya dari DTKS, apabila data DTKS clear maka subsidi akan lebih tepat sasaran.

Sebagai gambaran, Dinas Sosial Tahun 2024 ini melakukan pemadanan data bagi penerima bantuan Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ) dan Kartu Anak Jakarta (KAJ) dan hasil pemadanan tersebut dapat menghemat anggaran Rp111 M.

"Dengan demikian DKI Jakarta memiliki anggaran atau kemampuan fiskal yang lebih baik untuk membiayai berbagai program strategis lainnya termasuk belanja modal pembangunan dan pemeliharaan jalan, pengendalian banjir dimana