Serapan Anggaran BPBD DKI Rendah, Penanganan Bencana Dipertanyakan

Ida Farida

Jul 10, 2025

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono. Foto: ist

KOSADATA — Rendahnya serapan anggaran di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI Jakarta menuai sorotan tajam dari DPRD. Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, menilai lemahnya realisasi anggaran menjadi indikator buruknya kinerja birokrasi, yang berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik.

Mujiyono menyebut salah satu yang paling mengkhawatirkan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta.

"BPBD ini seharusnya menjadi garda terdepan dalam mitigasi dan penanganan bencana. Tapi bagaimana bisa cepat tanggap jika realisasi anggarannya saja masih lemah?" ujar Mujiyono dalam keterangannya, Kamis, 10 Juli 2025.

Data Komisi A mencatat serapan anggaran BPBD DKI hingga pertengahan tahun ini baru mencapai 17,88 persen, meskipun pagu anggarannya mengalami kenaikan.

Kondisi serupa juga terjadi di SKPD lain yang menjadi mitra Komisi A, seperti Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) sebesar 25,09 persen, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) 36,97 persen, Satpol PP 39 persen, dan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) 34,74 persen.

Mujiyono menilai kondisi ini mengkhawatirkan karena menyangkut langsung keselamatan dan pelayanan dasar bagi warga.

"Serapan anggaran yang minim di BPBD membuat penanganan bencana tidak optimal, waktu respons bisa meleset dari target. Ini bukan soal administrasi semata, tapi nyawa dan keselamatan masyarakat taruhannya," tegasnya.

Dalam pembahasan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025 yang tengah berlangsung, Mujiyono menekankan pentingnya evaluasi serius