Buka Rakordal BNPP, Menkopolkam Soroti Realisasi Pembangunan dan Potensi Ancaman Perbatasan

KOSADATA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Hadi Tjahjanto membuka Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2020-2024. Dalam acara yang digelar Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) itu, Hadi Tjahjanto menyoroti realisasi pembangunan dan potensi ancaman bahaya via perbatasan.

"Oleh karenanya seluruh stakeholder terkait baik di pusat maupun daerah perlu mewaspadai potensi ancaman dan gangguan yang masuk melalui perbatasan," ujar Hadi dalam keterangannya, Kamis (6/6/2024).

Menurutnya, sektorkeamanan merupakan stimulus bagi terlaksananya pembangunan. Selain menyoroti masalah keamanan, Hadi Tjahjanto juga menyampaikan tiga strategi lainnya terkait pengelolan perbatasan negara. 

Yakni, katanya, kementerian/lembaga anggota BNPP diimbau agar terus menjaga komitmen dan mengimplementasikan program pembangunan perbatasan tahun 2024 sesuai RPJM Nasional Tahun 2020 – 2024, yang telah ditetapkan dengan Perpres Nomor 18 Tahun 2020, dan Renduk PBWN-KP Tahun 2020 –2024. 

Selanjutnya, kata Hadi, dalam rangka perencanaan pembangunan perbatasan tahun 2025 –2029, perlu dilakukannya pencermatan terhadap sasaran dan target pembangunan perbatasan yang belum tercapai sehingga keberlanjutannya dapat terakomodir dalam rencana pembangunan ke depan.

"Selanjutnya dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan ke depan, saya berharap kita kritis melihat kebutuhan aktual di perbatasan, sehingga visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dapat diwujudkan," kata Hadi.

Menurutnya, dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Hadi juga meminta seluruh kementerian/lembaga anggota BNPP teguh menjaga komitmen serta menetapkan program pembangunan perbatasan dalam masing-masing rencana kerjanya. 

Hadi Tjahjanto yang juga Ketua Pengarah BNPP memimpin Rakordal Tahun 2024 ini yang diintegrasikan dengan acara Perencanaan Pembangunan Perbatasan Tahun 2025-2029. Di dalam acara yang digelar di The Opus Grand Ballroom, The Tribrata Dharmawangsa, Jakarta itu, Hadi Tjahjanto menekankan implementasi program-program pembangunan perbatasan. 

Terlebih, tahun 2024 merupakan tahun terakhir implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 dan Rencana Induk (Renduk) Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (PBWN-KP) Tahun 2020 – 2024. 

Berakhirnya RPJMN dan Renduk tersebut, maka rapat koordinsi ini menjadi wadah yang sangat strategis untuk melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap implementasi kebijakan PBWN-KP, yang diaktualisasikan dalam program kerja kementerian/lembaga pada 2020 hingga 2024.

"Melalui pelaksanaan rapat koordinasi ini, diharapkan dapat menghasilkan rumusan arah kebijakan dan strategi ke depan yang akan ditetapkan sebagai Rencana Pembangunan Tahun 2025 – 2029, baik dalam RPJMN maupun Renduk PBWN-KP secara komprehensif," ungkapnya.

Menko Hadi juga menerangkan, sesuai dengan Nawacita yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada awal masa kepemimpinannya di tahun 2014 lalu, yaitu "Membangun dari Pinggiran”, di mana negara hadir untuk mengubah kawasan perbatasan yang sering dianggap sebagai halaman belakang Indonesia menjadi beranda depan yang dapat dibanggakan.

"Oleh karena itu, wilayah perbatasan merupakan manifestasi kedaulatan negara yang memiliki nilai sangat strategis terkait harkat, martabat dan kehormatan, keutuhan wilayah serta kedaulatan negara," tutur Hadi. 

Ia melanjutkan penjelasan bahwa, Indonesia secara geografis berbatasan darat dengan 3 negara serta berbatasan laut dengan 10 negara. Selain itu, Indonesia memiliki 111 Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT).

Dengan luas wilayah Indonesia tersebut membuat kompleksitas permasalahan pengelolaan perbatasan, baik permasalahan pertahanan keamanan, kedaulatan maupun kesejahteraan masyarakat.

"Atas dasar tersebut, diharapkan BNPP dapat merumuskan dan menghasilkan kebijakan-kebijakan strategis program pembangunan perbatasan," terangnya.

Sebelumnya, dalam membuka Rakordal Tahun 2024, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rachmat Gobel selaku Ketua Tim Pengawas DPR RI Tentang Pembangunan Perbatasan dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Kepala BNPP juga turut menyampaikan kata sambutan. 

Selain itu Pelaksana harian (Plh) Sekretaris BNPP, Robert Simbolon di awal acara turut memberikan laporan awal teknis pelaksanaan Rakordal Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara Tahun 2024.

Turut hadir adalam acara ini adalah 62 pejabat kementerian dan lembaga teknis yang bertugas dalam pembangunan dan pengelolaan kawasan perbatasan negara; 18 orang Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Provinsi; dan 54 orang Kepala BPPD Kabupaten/Kota .

Selain itu hadir juga Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten/ kota sebanyak 54 orang dan camat yang berada di Lokasi Prioritas (Lokpri) pembangunan perbatasan negara sebanyak 54 orang. 168 camat di Lokpri lainnya akan menyimak pembahasan secara daring. ***