DPRD DKI Minta PAM Jaya Segera Atasi Kelangkaan Air Bersih di Jakarta

KOSADATA - Krisis air bersih melanda 17 kelurahan di wilayah DKI Jakarta. Salah satu penyebabnya karena Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Hutan Kota dihentikan saat ibu kota mengalami kemarau panjang.

Kondisi ini mengakibatkan air hasil olahan tidak memenuhi standar Permenkes nomor 492 tahun 2010.

Menanggapi hal itu Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Rasyidi meminta Pemprov DKI mengecek ulang target air bersih.

"Langkah cepat sebaiknya Pemprov melakukan pemeriksaan ulang, apakah data yang data dapat dipercaya (reliable) karena disebutkan sudah mencapai 68%," kata Rasyidi, Selasa (26/9/2023).

"Secara realita regional, kita melihat banyak daerah yang padat penduduk justru tidak memiliki jalur air bersih," sambungnya. 

Kelangkaan air bersih di Jakarta, selain karena musim kemarau, Kanal Banjir Barat (KBB) yang menjadi bahan baku IPA memiliki kadar garam (salinitas) tinggi dan tidak memenuhi standar kualitas kesehatan.

Untuk itu Rasyidi berharap PAM Jaya segera mencari alternatif untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. 

"Ya PAM Jaya harus segera mencari solusinya. Banyak solusi yang perlu dilakukan, seperti desalinasi air laut yakni proses mengolah air laut menjadi air tawar," ujarnya. 

"Bahkan proses mengolah air laut ini ada tiga macam, dengan penyulingan desalinasi, proses penukar ion dan proses filtrasi atau reverse osmosis. Jadi saya kira tidak ada yang sulit," imbuhnya. 

Sementara berbicara tentang anggaran dalam pengelohan air laut tersebut, menurut Wakil Ketua Komisi C ini, bisa didapatkan dari pajak penggunaan air tanah. 

"Kita lihat, banyak gedung-gedung sekarang yang sudah tidak lagi terpantau atau luput dari pemakaian air tanah. Itu bisa dikejar