DPRD DKI Minta Pemprov Sinergi Lintas Dinas Atasi Kemiskinan Ekstrem

KOSADATA - Wakil Ketua Komisi E DPRD Provinsi DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mitra kerja Komisi E khususnya Dinas Sosial, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan untuk bersinergi mengatasi kemiskinan ekstrem. Pasalnya menurut Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, tahun 2022 kemiskinan di Ibukota naik 0,2 persen dari tahun sebelumnya, atau mencapai 95.668 jiwa.

“Kita menitipkan arahan kepada teman-teman eksekutif untuk prioritaskan anggaran yang khusus menyelesaikan permasalahan kemiskinan ekstrem, karena sebenarnya banyak program yang bisa dikoordinasikan lintas sektor untuk menyelesaikan permasalahan tersebut,” kata Anggara dalam keterangannya dikutip, Jumat (17/2/2023).

Anggara mengingatkan Dinas Sosial melakukan pembaharuan data dari sekarang mulai dari tingkat Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Sehingga tahun 2024, penerima bantuan benar-benar tepat sasaran.

“Kita harus punya data by name by address. Ketika kita punya data, maka langkah intervensi yang bisa kita lakukan itu jelas dan terukur, yang lebih penting dari itu peran serta teman-teman pengurus wilayah mulai dari RT RW untuk melakukan pendataan dan lebih memberikan prioritas perhatian kepada warganya,” ujarnya.

Selanjutnya untuk Dinas Kesehatan diminta mengoptimalkan penyuluhan terhadap pelayanan kesehatan gizi, serta mengevaluasi program Pemberian Makan Tambahan (PMT) sehingga dapat memenuhi kebutuhan balita dan anak sesuai standar kesehatan.

“Pemenuhan gizi kita ada program PMT yang rutin dan berkala diberikan. Anggaran harus dinaikan, supaya PMT yang kita berikan memenuhi standar gizi yang dibutuhkan,” ucap politikus PSI itu.

Lebih lanjut, Anggara juga meminta Dinas Pendidikan agar tahun 2024 Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) ditingkatkan. Ia menilai dua program tersebut mampu menanggulangi kemiskinan Jakarta.(***)