Gerakan Pangan Murah Jadi Solusi Pengendalian Inflasi di Daerah

KOSADATA - Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA), Andriko Noto Susanto menegaskan, Gerakan Pangan Murah (GPM) menjadi salah satu instrumen penting dalam pengendalian inflasi di setiap daerah.

Pihaknya mengapresiasi kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) M. Tito Karnavian atas dukungannya selama ini terhadap upaya pengendalian inflasi daerah, sehingga pada Desember 2023 inflasi berhasil ditekan di angka 2,61 persen (year on year/yoy).

"Badan Pangan Nasional mengapresiasi peran aktif pemerintah daerah (Pemda) dan seluruh stakeholders terkait dalam pelaksanaan GPM yang dilaksanakan pada 2023, dan akan dilanjutkan kembali pada 2024 di 374 titik di seluruh wilayah Indonesia," ujar Andriko dalam Rakor Pengendalian Inflasi Pangan Daerah di Jakarta, kemarin.

Dia memastikan, upaya sinergi dan kolaborasi yang dilaksanakan bersama Pemerintah Daerah (Pemda) akan terus dilanjutkan sepanjang 2024 antara lain yaitu Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras dan Jagung, Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), Gerakan Pangan Murah (GPM), penyaluran bantuan pangan beras, daging ayam ras, dan telur ayam ras, serta penguatan data dan informasi.

Andriko juga mendorong pelaksanaan dana dekonsentrasi secara lebih berkualitas (spending better), di samping realisasi pelaksanaannya secara kuantitatif guna mendorong akselerasi transformasi ekonomi indonesia yang inklusif dan berkelanjutan. 

"Mohon Pemerintah Daerah dapat segera melaksanakan langkah-langkah dana dekonsentrasi karena akan ada blokir AA (automatic adjustment)," tambahnya.

Sementara itu sebagai upaya untuk memastikan program bantalan sosial terlaksana tepat sasaran, hari ini Presiden Joko Widodo bersama Kepala NFA Arief Prasetyo Adi dijadwalkan memantau