Heru Budi Ingin Antisipasi Dampak Sosial Imbas Mudahnya Berusaha di Pemukiman

Widihastuti Ayu

Nov 08, 2023

Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Foto: PPID Jakarta

KOSADATA - Penjabat (Pj.) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono ingin mengantisipasi dampak sosial imbas mudahnya berusaha di lingkungan pemukiman. Bahkan, Heru Budi Hartono ingin menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengupayakan peningkatan akuntabilitas dan efektivitas penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

"Sistem yang berjalan saat ini sudah bagus. Namun, sistem OSS yang digunakan ini belum bisa membaca dampak dari sosial, karena bisa saja ada yang punya izin usaha di lokasi tertentu, tapi warga di sekitar tidak semuanya setuju," ujar Heru dalam keterangannya, Rabu (8/11/2023).

Dalam kesempatan ini, Heru Budi Hartono memberikan pengarahan kepada jajaran Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan (DCKTRP) Provinsi DKI Jakarta, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta serta para Tim Profesi Ahli (TPA) PBG terkait hal tersebut, di Gedung Annex Dinas Teknis Jatibaru, Jakarta Pusat

Heru mengaku akan mengundang KPK untuk mendampingi Dinas CKTRP dan Dinas PMPTSP agar tetap berpedoman pada aturan dalam mengeluarkan perizinan suatu bangunan. Dia menekankan, perizinan tersebut harus sesuai dengan aturan hukum dan meminimalkan dampak sosial bagi masyarakat.

"KPK akan membantu kita dalam menyikapi permasalahan perizinan usaha. Saya juga telah meminta tolong ke Kementerian Investasi untuk ikut memperbaiki aturan dalam hal perizinan, agar jika ada pembangunan tempat usaha, itu juga mementingkan seluruh aspek" kata Heru.

Diketahui, saat ini Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) yang berlangsung di Jakarta telah berjalan dengan baik.