Kemenkeu Bantah Tudingan Anies Soal Pengusaha Diperiksa Pajak Karena Bantu Kampanye

KOSADATA - Juru Bicara Kementerian Keuangan, Yustinus Prastowo membantah tudingan bakal calon presiden (Bacapres) Anies Baswedan yang menyebutkan banyak pengusaha enggan membantu kampanyenya karena selalu diperiksa soal pajak.

Yusnitus memastikan pemeriksaan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) harus didasarkan pada UU, aturan, tata cara yang baku, dan dilaksanakan secara profesional dan berintegritas.

"Tanggapan untuk Bacapres Anies Baswedan.Pak @aniesbaswedan ysh, terhadap opini dan tudingan yang Anda sampaikan kemarin di acara Mata Najwa di UGM, seolah ada pemeriksaan pajak yang dilakukan karena motif politis," tulis Yustinus dalam akun twitternya, Rabu (20/9/2023).

Menurutnya, tudingan ada penggunaan alat negara untuk kepentingan politis tertentu dipastikan tidak benar. Kemenkeu dan DJP, tegasnya, senantiasa berkomitmen menjaga integritas dan akan menindak tegas semua pelanggaran yang dilakukan pegawai.

"Pemeriksaan pajak hanya dapat dilakukan jika Wajib Pajak memiliki kelebihan bayar pajak atau terdapat data/informasi akurat yang menunjukkan tingkat risiko tinggi sehingga kepatuhan harus diuji," tegasnya.

Dengan demikian, kata Yustinus, tidak mungkin pemeriksaan dapat dilakukan dengan motif subyektif tertentu, termasuk politik. Dia memastikan, Praktik terbaik DJP, meskipun WP masuk kategori pemeriksaan, tetap dilakukan himbauan agar melakukan pembetulan SPT dan membayar pajak terutang secara sukarela. 

"DJP adalah alat negara yang digunakan secara deliberatif untuk menghimpun partisipasi rakyat, bergotong royong dengan membayar pajak demi kebaikan bersama," katanya.

Meski demikian, pihaknya mendorong para Bacapres dan kontestan politik dapat menjadikan pajak sebagai isu utama dalam diskursus publik agar timbul kesadaran yang semakin tinggi dan kepatuhan yang lebih baik