Kemunduran Demokrasi Indonesia

Jimly Asshiddiqie, mantan Ketua MK mengemukakan terjadinya kemunduran demokrasi di Indonesia. Hal itu dikemukakan pada saat membawakan pidato yang berjudul "Kemunduran Demokrasi dan Rule of Law." Pidato itu disampaikan dalam pengukuhannya sebagai profesor kehormatan di Melbourne Law School, Malbourne University, Kamis 27 Juli 2023.

Dia mengungkapkan enam faktor yang mempengaruhi penurunan kualitas demokrasi di seluruh dunia, khususnya Indonesia.  Pertama, munculnya gelombang rasialisme dan Islamophobia di seluruh dunia. Kedua, meluasnya ujaran kebencian, permusuhan, disinformasi, dan miskomunikasi di ruang publik. 

Ketiga, gejala deinstitutionalisasi politik. Keempat, berkembangnya praktik benturan kepentingan antara bisnis dan politik. Kelima, munculnya kecenderungan baru dimana 4 kekuatan yang saya namakan “macro quaru-politica” yang meliputi “state, civil society, market, and the media” bergerak ke arah genggaman satu tangan kekuasaan. Keenam, ancaman adanya ancaman covid-19 yang dibajak dan disalahgunakan untuk membuat keputusan-keputusan kenegaraan yang tidak partisipatoris dan mengabaikan pentingnya prinsip “deliberative democracy” dan partisipasi publik yang substantif".

Jimly lebih lanjut menyampaikan bahwa ruang publik di Indonesia didominasi oleh ujaran kebencian antar golongan yang meluas ke persoalan-persoalan identitas berdasarkan ras, etnis dan agama dalam kontestasi politik.

LUMPUHNYA DEMOKRASI

Empat kekuatan yang bergerak ke arah genggaman satu tangan kekuasaan yang dikemukakan Prof. Jimly telah melumpuhkan institusi demokrasi yang sangat penting yaitu parlemen (DPR). Sebab sekitar 81,9 % anggota parlemen (DPR) dikuasai dan dikendalikan oleh Presiden. 

Dampaknya sangat merusak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pertama, tidak ada check and balance antara DPR dan  Pemerintah. DPR telah berubah fungsi menjadi alat legitimasi penguasa.  Apa yang diinginkan presiden diamini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).  Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai