Komisi III DPR RI Tegaskan Penegakan Hukum Tambang Ilegal dan Narkotika di Sulawesi Tenggara

“Kita harus pastikan hasil tambang memberi nilai tambah bagi daerah, bukan hanya diambil tanpa dampak nyata bagi warga,” jelas Hinca.

Ia menekankan pula pentingnya transparansi dan integritas lembaga penegak hukum, termasuk kejaksaan, agar kepercayaan publik meningkat. Hinca juga memberi apresiasi pada Kapolda baru Sulawesi Tenggara atas komitmen menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat.

Menutup pernyataannya, Habib Aboe menegaskan bahwa Komisi III akan terus mengawasi penegakan hukum agar berjalan adil, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

“Sinergi antarelembaga penegak hukum adalah kunci utama penyelesaian persoalan Tambang Ilegal dan narkotika. Kami pastikan koordinasi kepolisian, kejaksaan, dan lembaga lain berjalan efektif,” pungkasnya.