PDIP Terima Kritikan Demokrat, Harus Ada Prioritas Pembangunan Daerah

KOSADATA - Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hendrawan Supratikno menyebutkan sebagian kritik dari politikus Partai Demokrat soal skala prioritas pembangunan infrastruktur ada benarnya.

"Untuk sebagian, kritik tersebut benar dan harus diterima dengan lapang dada. Namun, pada bagian lain, kita harus mencermati proses musrembang yang dilakukan, bagaimana proses tersebut sampai kepada usulan-usulan prioritas pembangunan dari daerah," ujar Hendrawan, Sabtu (6/5/2023) kepada awak media.

Menurutnya, alokasi anggaran-anggaran di daerah tidak sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat sehingga terjadi diskoneksi antara kebutuhan riil masyarakat dengan keputusan birokrasi pemerintahan.

"Kepala-kepala daerah harus lebih sigap dan tulus bekerja keras untuk rakyat. Pilkada langsung berbiaya mahal memang menjadi beban, karena sering menggeser prioritas kebijakan, dengan mengutamakan pengembalian biaya politik yang sudah dikeluarkan," jelas Hendrawan.

Sementara itu, Politikus PDIP, Budiman Sudjatmiko menyebutkan kritikan politikus Partai Demokrat terkait pembangunan infrastruktur di era Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menunjukkan pihak oposisi tidak memahami cara kerja pemerintah.

"Pertama salah sasaran, kedua salah cara berpikir. Cara berpikir itu menyebabkan salah sasaran," ujar Budiman.

Ia menjelaskan pembangunan jalan di desa maupun kabupaten sudah ada anggaran pendapatan belanja desa (APBDes) dan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). 

Ia melihat Irwan justru tidak mengerti cara kerja ataupun tata kelola pemerintahan.

"Tampaknya kritiknya tidak memahami cara kerja pemerintahan," kata Budiman.

Kesalahan cara berpikir hingga salah sasaran menurutnya sebagai bentuk kemalasan politikus PD dalam memahami cara kerja pemerintah.

"Sayang kalau politisi tidak mengerti cara kerja pemerintahan, terus buat apa berpolitik. Jangan-jangan cuma buat gagah-gagahan aja