Sekretaris Jenderal KLHK: Reformasi Birokrasi Landasan Majunya Sistem Birokrasi KLHK

Untuk terus melayani publik baik para pelaku usaha maupun masyarakat dengan lebih cepat dan efisien, KLHK memperkuat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang bisa menjadikan percepatan pelayanan publik yang berdasarkan good governance. 

"Di awal, KLHK memiliki sekitar 347 aplikasi  disederhanakan proses bisnisnya menuju satu aplikasi yang lebih terintegrasi dan mudah diakses baik. Nilai Indeks SPBE KLHK meningkat secara signifikan pada tahun 2023 sebesar 3.62 atau predikat sangat baik dari Kementerian PANRB," jelas Bambang.

Pada tahun 2023 KLHK mendapat Anugerah Layanan Investasi dengan predikat Terbaik II dari Menteri Investasi/Kepala BKPM.

Lebih lanjut Bambang menyampaikan bahwa Keterbukaan Informasi Publik KLHK selalu meningkat setiap tahunnya. Di awal, KLHK dinilai Tidak Informatif, setelah dilakukan berbagai upaya yang menyeluruh KLHK menjadi Badan Publik Informatif di tahun 2019 hingga 2023.  

Dalam penilaian keuangan, di awal KLHK dinilai Wajar Dengan Pengecualian (WDP), karena belum ada standarisasi pengaturan dan pengelolaan aset, selanjutnya selama tujuh tahun terakhir, KLHK selalu mendapat penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 

Beberapa keberhasilan ini adalah contoh nyata hasil Reformasi Birokrasi berdampak yang mengedepankan dua hal, yaitu: (1) Deregulasi, di mana kami terus berusaha untuk menyederhanakan regulasi sehingga tidak saling bertumpuk dan mudah dipahami, sehingga kita semua bisa menjalankannya dengan benar.

(2) Debirokratisasi, di mana semua tahapan birokrasi tidak perlu berbelit lagi, sehingga semua menjadi efektif dan tentunya efisien, tidak memberatkan masyarakat. 

Jaga kesinambungan kerja-kerja yang berhasil.

Jaga lingkungan hidup kita.

Jaga masa depan Indonesia. 

Masyarakat umum dapat mengunduh tayangan video tersebut pada pranala berikut:

https://bit.ly/Video10TahunUntukSustainabilitasKLHK_