Sensus Ekonomi 2026: Validitas Data Jadi Kunci Kebijakan Tepat Sasaran

KOSADATA - Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 bukan sekadar agenda rutin 10 tahunan, melainkan ujian besar bagi kredibilitas data nasional. Keakuratan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) akan menentukan arah kebijakan pemerintah dalam beberapa tahun ke depan.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijayati, mengingatkan bahwa sensus harus menghasilkan data yang valid, objektif, dan mencerminkan kondisi riil di lapangan. Ia menekankan pentingnya koordinasi intensif antara BPS dengan pemerintah kabupaten/kota hingga provinsi agar tidak terjadi distorsi data.

Peringatan tersebut bukan tanpa alasan. Dalam praktiknya, ketidaktepatan data kerap berujung pada kebijakan yang meleset dari sasaran. Persoalan kepesertaan BPJS dan penyaluran bantuan sosial menjadi contoh nyata bagaimana kesalahan pendataan dapat merugikan masyarakat. Ada warga yang layak menerima bantuan justru tidak tercatat, sementara yang tidak memenuhi syarat malah mendapatkan manfaat.

Masalah ini menunjukkan bahwa akurasi data ekonomi bukan sekadar angka statistik, melainkan fondasi keadilan sosial. Ketika data tidak valid, maka kebijakan berbasis data pun kehilangan legitimasi.

Karena itu, Esti menegaskan agar Sensus Ekonomi 2026 tidak menjadi ajang menghasilkan “data pesanan” yang disesuaikan dengan kepentingan tertentu. Integritas pendataan harus dijaga, mulai dari proses pengumpulan, verifikasi, hingga publikasi hasil.

Sensus yang dijadwalkan berlangsung Mei hingga Juli 2026 diharapkan mampu memotret struktur ekonomi nasional secara komprehensif, mulai dari UMKM, sektor perdagangan, industri, hingga jasa. Hasilnya akan menjadi rujukan utama dalam merumuskan kebijakan fiskal, bantuan sosial, hingga strategi penguatan ekonomi daerah.

Di sisi lain, partisipasi masyarakat juga menjadi faktor penting. Tanpa keterbukaan responden dan dukungan pemerintah daerah, kualitas data sulit mencapai tingkat akurasi yang diharapkan.

Pada