Singgung Soal Kesejahteraan Kawasan Perbatasan, Deddy Sitorus: Negara Kemana?

KOSADATA — Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus mengkritik tajam pengelolaan kawasan perbatasan negara yang dinilai belum optimal dalam menyejahterakan rakyat. Hal tersebut ia ungkapkan saat menghadiri Rapat Kerja Panitia Kerja Perbatasan Wilayah Negara di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.

Deddy mengungkapkan, peran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) saat ini masih tergolong lemah. Ia menilai lembaga tersebut hanya berfungsi sebatas koordinator atau penyelenggara acara (Event Organizer) tanpa memiliki kewenangan eksekusi anggaran yang kuat untuk membangun wilayah perbatasan.

"Kemauan politiknya sudah ada dengan adanya Badan Pengelola Perbatasan. Tetapi kalau dengan skema yang sekarang, Badan Pengelola Perbatasan itu cuma EO," ujar Deddy dikutip pada Rabu, 21 Januari 2026.

Deddy menerangkan, kondisi di wilayah pedalaman saat ini sangat memprihatinkan akibat ketimpangan harga logistik. Ia mencontohkan harga semen yang melonjak hingga Rp800.000 dan solar mencapai Rp80.000, serta minimnya ketersediaan tenaga pengajar dan dokter di garda terdepan negara tersebut.

Untuk itu, Deddy memandang perlu adanya penguatan kelembagaan BNPP menjadi integrator. Salah satu strategi yang ia usulkan adalah pembentukan sekretariat bersama yang melibatkan para Sekretaris Jenderal kementerian terkait agar pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri.

"Seharusnya, minimal dia jadi integrator," ucapnya tegas.

Deddy memperingatkan, kegagalan negara dalam menghadirkan kesejahteraan di perbatasan dapat mengancam kedaulatan wilayah. Selain risiko pergeseran patok batas negara, ia juga menyoroti maraknya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terus memakan korban jiwa warga negara Indonesia di luar negeri.

Ia meyakini bahwa pembenahan tata kelola perbatasan merupakan urusan vital yang menyangkut kehormatan bangsa. Menurutnya, negara harus hadir secara nyata melalui pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar agar