Solidaritas Palestina dan Retaknya Hegemoni Barat

Oleh: Agung Nugroho

Direktur Jakarta Institute

Beberapa bulan terakhir, jalan-jalan di Eropa dipenuhi bendera Palestina. Dari London hingga Madrid, dari Berlin hingga Paris, puluhan ribu orang turun ke jalan menentang serangan Israel ke Gaza. Fenomena ini mengundang pertanyaan besar: mengapa Eropa, yang selama puluhan tahun cenderung memihak Israel, kini mulai bergolak mendukung Palestina?

Jawabannya tidak bisa dilepaskan dari dinamika sosial yang bekerja di balik layar. Antonio Gramsci pernah menekankan bahwa kekuasaan tidak hanya berdiri di atas senjata, melainkan juga di atas hegemoni—yakni kesepakatan sosial yang dianggap sebagai “akal sehat”. Selama ini, mendukung Israel dianggap wajar dalam politik Barat. Tetapi tragedi Gaza membongkar celah besar dalam hegemoni itu. Gambar anak-anak terbunuh, rumah sakit luluh lantak, dan kamp pengungsi diserang tersebar cepat melalui media sosial. Narasi resmi pemerintah tak lagi dominan, karena masyarakat sipil kini punya ruang untuk membangun counter-hegemony dengan bahasa yang lebih menyentuh hati.

Retaknya hegemoni ini hanya mungkin terjadi karena adanya mobilisasi yang terorganisir. Teori mobilisasi sumber daya (McCarthy & Zald) menunjukkan bahwa kemarahan moral saja tidak cukup untuk membentuk gerakan sosial. Di Eropa, komunitas diaspora, serikat buruh, mahasiswa, hingga organisasi HAM menyediakan jaringan, dana, dan logistik yang membuat protes bisa berulang kali digelar. Tanpa sumber daya itu, solidaritas hanya akan berhenti di unggahan media sosial.

Mobilisasi ini kemudian menemukan panggungnya di ruang publik. Jürgen Habermas menggambarkan ruang publik sebagai arena di mana argumen rasional dan moral dapat menekan negara. Persis itulah yang terjadi di Eropa: perdebatan mengenai Palestina tidak lagi terbatas pada lingkaran kecil aktivis, melainkan masuk