Rendahnya Daya Beli dan Solusi Pemerintah: Analisis Makro Ekonomi

Oleh: Robi
Sekbid Lembaga Literasi Pemuda Persis Tasikmalaya

Sekarang, masyarakat semakin banyak mengeluhkan mahalnya harga-harga barang dan jasa. Hal ini terjadi karena kenaikan pendapatan (upah, gaji, honor, profit) relatif lebih kecil dari kenaikan harga (inflasi). Akibatnya, kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan semakin kecil.

Misalnya tahun kemarin beras harganya Rp 13.000,00 per kg. Sekarang menjadi Rp 14.000,00. Pada saat yang sama, gaji relatif tidak naik. Kalau pun naik, tidak seberapa. Katakanlah naik jadi Rp. 13.500,00.

Artinya, masih kurang Rp 500,00. Ini definisi lebih mahal. Inilah definisi kenaikan harga lebih besar dari pendapatan. Ini pula definisi beban ekonomi bertambah.

Itu masalah. Sekarang, bagaimana solusinya? Sejauh ini, pemerintah biasanya melakukan satu diantara dua pilihan berikut. Pertama, memberikan bantuan kepada masyarakat. Kedua, menurunkan pajak.

Mengapa pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mengatasi lemahnya daya beli? Sederhana saja. Rendahnya daya beli berarti harga lebih mahal, masyarakat tidak punya uang.

Dengan diberikannya bantuan terutama yang bersifat tunai, masyarakat punya uang. Uang tersebut digunakan untuk belanja. Kebutuhan terpenuhi. Pasar yang tadinya sepi jadi agak ramai. Masalah pun selesai. Betul?

Demikian pula dengan penurunan pajak. Daya beli rendah membuat penjual sepi. Kalau sepi, pendapatan berkurang. Kalau pajak tetap, artinya beban tetap. Pendapatan kecil, beban tetap, ini berat. Akhirnya, perusahaan perlu mengurangi beban. Caranya? Mengurangi produksi.

Ujungnya, mengurangi karyawan. Wah, ini makin memperparah keadaan. Maka, untuk menaikan daya beli, pajak diturunkan. Otomatis, beban perusahaan berkurang. Minimalnya, tidak ada PHK. Masalahnya, sering kali, ketika pajak diturunkan, PHK tetap dilakukan. Dan kelebihan uang, disimpan oleh perusahaan untuk dana cadangan.

Kalau ini yang terjadi, Selanjutnya