Koordinatoriat Wartawan Balai Kota-DPRD DKI Jakarta atau Balkoters gelar diskusi soal ekonomi Jakarta. Foto: kosadata.com
Terlebih memang selain menjalankan program Pemprov, BUMD harus tetap menjalankan komersialiasi demi keberlangsungan perusahaan.
"Karena yang kita tahu BUMD itu bukan PNS (Pegawai Negeri Sipil). Sehingga karyawannya perlu diberikan gaji, kesejahteraan yang memang sumbernya dari operasi perusahaan itu sendiri," ungkap Thomas.
Salah satunya, ketika berkaitan dengan kenaikan tarif layanan publik yang dikelola BUMD, perlu diperhatikan apa saja yang menjadi faktornya. Pemberian subsidi atau sejenisnya akan dilakukan secara tepat agar kepentingan masyarakat dan tujuan komersil perusahaan tetap berjalan beriringan.
"Kita memang harus memahami entitas dia ada benturan kepentingan dalam rangka menjalankan operasi perusahaan dengan isu peningkatan tarif yang memberatkan masyarakat. Nah itulah yang penting peran dari pemerintah sendiri untuk bisa menjembatani kepentingan itu," pungkas Thomas.***
Oseng-oseng Madun, Warung Betawi Sederhana, Terkenal se-Jagat Maya
KULINER Feb 25, 2023Sekjen PDIP Kembali Sindir PAN soal Isyarat Dukung Ganjar-Erick
POLITIK Mar 03, 2023Relawan Ganjar Pranowo Berikan Dukungan ke PDIP di Pilpres 2024
POLITIK Mar 09, 2023Tanpa Libatkan Demokrat dan PKS, Nasdem Tetapkan Cak Imin Jadi Cawapres Anies
POLITIK Aug 31, 2023
-(23).jpeg)
Comments 0