Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono. Foto: PPID Jakarta
"Contoh pada ketenagakerjaan, tentunya harus diutamakan hak asasi manusia bagi para pekerja di DKI Jakarta. Begitu juga dengan Dinas Kesehatan, terkait pelayanan kepada masyarakat dan perizinan rumah sakit agar diperhatikan hak asasi manusianya," katanya.
Senada dengan Pj. Gubernur Heru, Direktur Jenderal HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI, Dhahana Putra mengatakan, permasalahan HAM telah menjadi isu global. Setiap negara Uni Eropa, Amerika, dan Jepang mengharuskan penuntasan bidang HAM. Utuk itu, perlu dilakukan langkah percepatan melalui berbagai strategi.
"Tentunya ada tiga strategi utama untuk menuju itu semua. (Pertama ), capacity building, bukan hanya bagi pemerintah, tapi juga pelaku usaha dan masyarakat. (Kedua), pemetaan regulasi yang tidak sesuai HAM. Ketiga adalah pemulihan," terang Dhahana.
Selain itu, segala aspek bisnis yang dilakukan untuk meningkatkan perekonomian harus dilakukan secara selaras agar tidak menyalahi HAM. Dengan demikian, fungsi Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM dapat berjalan dengan baik.***
Oseng-oseng Madun, Warung Betawi Sederhana, Terkenal se-Jagat Maya
KULINER Feb 25, 2023Sekjen PDIP Kembali Sindir PAN soal Isyarat Dukung Ganjar-Erick
POLITIK Mar 03, 2023Relawan Ganjar Pranowo Berikan Dukungan ke PDIP di Pilpres 2024
POLITIK Mar 09, 2023Tanpa Libatkan Demokrat dan PKS, Nasdem Tetapkan Cak Imin Jadi Cawapres Anies
POLITIK Aug 31, 2023
Comments 0