Buka Rakordal BNPP, Menkopolkam Soroti Realisasi Pembangunan dan Potensi Ancaman Perbatasan

KOSADATA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Hadi Tjahjanto membuka Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2020-2024. Dalam acara yang digelar Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) itu, Hadi Tjahjanto menyoroti realisasi pembangunan dan potensi ancaman bahaya via perbatasan.

"Oleh karenanya seluruh stakeholder terkait baik di pusat maupun daerah perlu mewaspadai potensi ancaman dan gangguan yang masuk melalui perbatasan," ujar Hadi dalam keterangannya, Kamis (6/6/2024).

Menurutnya, sektorkeamanan merupakan stimulus bagi terlaksananya pembangunan. Selain menyoroti masalah keamanan, Hadi Tjahjanto juga menyampaikan tiga strategi lainnya terkait pengelolan perbatasan negara. 

Yakni, katanya, kementerian/lembaga anggota BNPP diimbau agar terus menjaga komitmen dan mengimplementasikan program pembangunan perbatasan tahun 2024 sesuai RPJM Nasional Tahun 2020 – 2024, yang telah ditetapkan dengan Perpres Nomor 18 Tahun 2020, dan Renduk PBWN-KP Tahun 2020 –2024. 

Selanjutnya, kata Hadi, dalam rangka perencanaan pembangunan perbatasan tahun 2025 –2029, perlu dilakukannya pencermatan terhadap sasaran dan target pembangunan perbatasan yang belum tercapai sehingga keberlanjutannya dapat terakomodir dalam rencana pembangunan ke depan.

"Selanjutnya dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan ke depan, saya berharap kita kritis melihat kebutuhan aktual di perbatasan, sehingga visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih dapat diwujudkan," kata Hadi.

Menurutnya, dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Hadi juga meminta seluruh kementerian/lembaga anggota BNPP teguh menjaga komitmen serta menetapkan program pembangunan perbatasan dalam masing-masing rencana kerjanya. 

Hadi Tjahjanto yang juga Ketua Pengarah BNPP memimpin