Cacat Demokrasi dalam Pemilu 2024, Begini Catatan Dosen FISIP Unigal Ciamis

KOSADATA I Dr. Erlan Suwarlan, dosen FISIP Universitas Galuh (Galuh) Ciamis, Jawa Barat, mencatat banyak cacat demokrasi dalam Pemilu 2024. Catatan itu mempertegas penilaian Economist Intelligence Unit (EIU) yang memberi skor 6,71 dengan katagori flawed democracies pada indeks demokrasi di Indonesia.

"Jika melihat hal tersebut, maka PR (pekerjaan rumah)nya masih banyak. Kondisi demokrasi di Indonesia disebutkan pula dalam Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045 yang menyatakan bahwa demokrasi belum optimal," terang Erlan kepada kosadata.com, Jumat, 16 Februari 2024.

Terkait Pilpres 2024, ia melihat ada konstelasi berbeda antara 2019 dengan 2024. Bukan saja perbedaan jumlah pasangan calonnya, tapi juga muncul suara-suara kritis dari lebih enam puluh kampus, para dosen filsafat, tokoh agama, mahasiswa, dan sejumlah elemen masyarakat lainnya. Mereka satu suara mengkritisi cacatnya demokrasi dalam Pemilu 2024.

Kendati aksi tersebut dinilai partisan oleh sebagian kalangan, Erlan memaparkan, "Saya melihat gerakan kampus itu sebagai aksi-reaksi atas banyak fenomena/peristiwa politik yang tidak berdiri sendiri. Mulai dari isu perpanjangan masa jabatan presiden, isu presiden tiga periode, isu pengangkatan penjabat Kepala Daerah, hingga putusan Mahkamah Konstitusi yang akhirnya meloloskan Gibran Rakabuming Raka menjadi Calon Wakil Presiden."

Ia menilai, lolosnya Gibran sebagai cawapres seakan mengonfirmasi atas banyak peristiwa politik yang diyakini tidak berdiri sendiri dan soal cawe-cawenya Jokowi. Hal itu memunculkan kembali isu pemberantasan nepotisme yang notabene salah satu agenda reformasi hingga isu pemakjulan Jokowi. Padahal, isu-isu tersebut tidak muncul pada Pemilu sebelumnya, 2014 dan 2019.

"Hal baiknya, Alhamdulillah Pemilu secara umum berjalan relatif aman dan lancar. Meski isu-isu kecurangan, isu Sirekap KPU yang masih bermasalah, isu masih