CBA Soroti Rekayasa Rekening BLBI dan Hilangnya Sertifikat Jaminan

CBA menilai, dengan keberadaan rekening ini, BI tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga membahayakan stabilitas sistem keuangan. “Integritas sistem kliring nasional dipertaruhkan karena rekening rekayasa yang ilegal ini,” ujar Uchok.

Sertifikat Jaminan 452 Hektar Hilang

Sebelumnya, dalam rilis Kamis (26/12) kemarin, CBA mengungkap dugaan penggelapan sertifikat lahan seluas 452 hektar milik salah satu bank swasta yang semula dijadikan jaminan dalam perjanjian jual beli promes nasabah dengan Bank Indonesia. Lahan berlokasi di Cianjur, Jawa Barat ini terdiri dari lima sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) milik PT Varia Indo Permai, nasabah bank swasta tersebut. 

Kelima sertifikat telah dipasang hak tanggungan atas nama BI pada 1997. Namun, meskipun BI mengklaim telah menyerahkannya kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) pada 8 Mei 1998, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta 1, Rofli Edi Purnomo, mengungkap bahwa barang jaminan tersebut tidak pernah diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).

"Keberadaan sertifikat ini harus dijelaskan secara transparan. BI, BPPN, dan DJKN Kementerian Keuangan wajib bertanggung jawab atas penggelapan ini," ujar Uchok.

Saat itu, lahan tersebut bernilai sekitar Rp350 miliar, dan nilainya kini diperkirakan jauh lebih besar. Hilangnya sertifikat ini menambah daftar panjang penyalahgunaan wewenang oleh BI dan BPPN. 

Desakan Investigasi Menyeluruh

CBA meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau pun Kejaksaan Agung (Kejakgung) untuk segera mengusut kedua kasus besar ini. "Rekening ilegal dan penggelapan sertifikat jaminan menunjukkan penyalahgunaan wewenang yang sistematis di lembaga keuangan negara. Jika tidak ditindak, ini akan terus merusak kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan