Gandeng DPR RI, Kemendes PDTT dan PPA 2, BPKP Sultra Gelar Workshop Pengelolaan Keuangan Desa

KOSADATA - Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tenggara, menggelar Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Buton Tengah pada Kamis (3/8) kemarin.

Hadir sebagai pembicara pada kegiatan tersebut antara lain; Anggota DPR RI Komisi XI, Bahtra; Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara, Panut; Inspektur V Kementrian Desa, PDT dan Transmigrasi, Hasrul Edyar; serta Kepala Bidang PPA II Kantor Wilayah Direktorat Jendral Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Andi Khairuddin.

Acara workshop yang mengusung tema "Pengelolaan Keuangan Desa Yang Akuntabel Dalam Rangka Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Desa Yang Berkelanjutan Melalui Bumdes" tersebut dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Buton Tengah, Konstantinus Bukide.

"Terima kasih atas workshop yang dilaksanakan BPKP dan berharap materi yang disampaikan bisa dimanfaatkan sebaik mungkin dan diaplikasikan ke kegiatan terkait pengelolaan dana desa, yang akuntabel, transparan dan sesuai regulasi," ujar Konstantinos dikutip Jumat (4/8/2023).

Anggota DPR RI Komisi XI, Bahtra mengungkapkan, dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang akuntabel, tidak bisa dilakukan sendiri namun dibutuhkan sinergitas perangkat desa dengan pemerintah daerah, provinsi, serta lembaga pengawasan seperti BPKP juga Perbendaharaan terkait tata kelola desa.

"Sebagai perwakilan masyarakat di legislatif, akan memperjuangkan masyarakat khususnya desa, dalam mewujudkan infrastruktur yang dibutuhkan untuk peningkatan produktivitas dan transformasi desa," kata Bahtra dalam materi yang dia sampaikan.

Inspektur V Kemendes PDTT, Hasrul Edyar menyampaikan perihal kanal pengaduan yang bisa dimanfaatkan oleh kepala desa untuk konsultasi terkait regulasi operasional peraturan prioritas penggunaan dana desa sebagai acuan