Debat perdana Pilkada Karawang
Menurut Pahala, hal ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam proses pengadaan barang dan jasa di daerah, karena perusahaan lain akan enggan mengikuti lelang jika perusahaan tersebut dimiliki oleh kepala daerah yang bersangkutan.
"Misalnya, jika saya seorang kontraktor dan terpilih menjadi kepala daerah, perusahaan saya bisa saja tetap menjalankan usaha, sementara di beberapa daerah, istri kepala daerah pun tetap menjalankan perusahaan karena tidak ada larangan yang jelas," ujar Pahala.
Kekhawatiran kedua, lanjut Pahala, adalah calon kepala daerah dengan latar belakang pengusaha/swasta biasanya belum memahami birokrasi pemerintahan dengan baik.
Akibatnya, roda pemerintahan bisa terhambat, bahkan berpotensi menyebabkan kepala daerah tersandung kasus korupsi karena ketidaktahuannya terhadap peraturan dan prosedur yang berlaku.
"Jika perbedaan pemahaman ini hanya memperlambat proses, mungkin masih bisa diterima. Namun, jika kepala daerah beralasan 'Saya pikir tidak ada masalah' atau 'Apa salahnya saya tidak mengambil uang sama sekali', masalahnya bisa berlarut-larut," kata Pahala.
Berdasarkan analisis KPK terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diserahkan oleh para calon kepala daerah, Pahala mencatat bahwa kekayaan calon kepala daerah dari kalangan pengusaha/swasta cenderung lebih besar dibandingkan dengan calon dari kalangan birokrat atau anggota legislatif.
"Rata-rata, kekayaan calon kepala daerah yang berlatar belakang pengusaha/swasta mencapai ratusan miliar, sementara calon dari birokrat atau anggota legislatif umumnya memiliki kekayaan di bawah angka tersebut," ungkapnya. (***)
Oseng-oseng Madun, Warung Betawi Sederhana, Terkenal se-Jagat Maya
KULINER Feb 25, 2023Sekjen PDIP Kembali Sindir PAN soal Isyarat Dukung Ganjar-Erick
POLITIK Mar 03, 2023Relawan Ganjar Pranowo Berikan Dukungan ke PDIP di Pilpres 2024
POLITIK Mar 09, 2023Tanpa Libatkan Demokrat dan PKS, Nasdem Tetapkan Cak Imin Jadi Cawapres Anies
POLITIK Aug 31, 2023
Comments 0